Datasets:
Modalities:
Text
Formats:
parquet
Sub-tasks:
open-domain-qa
Languages:
Indonesian
Size:
< 1K
License:
File size: 4,562 Bytes
a107e68 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 | {
"benchmark_name": "LegalBench-ID",
"version": "1.0.0",
"publisher": "Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency)",
"curator": "Armiko Dahono",
"contact": "armiko@dahono.com",
"website": "https://dahono.com",
"zenodo_doi": "10.5281/zenodo.22758561",
"license": "Apache-2.0",
"total_test_samples": 700,
"test_splits": {
"text_reasoning": 500,
"multimodal_document_vision": 200
},
"supported_languages": ["id"],
"description": "LegalBench-ID adalah suite tolok ukur (benchmark) terbuka dan berdaulat pertama di Indonesia yang dirancang khusus untuk mengukur kapabilitas Large Language Models (LLM) dalam penalaran hukum positif Indonesia, keselarasan hierarki perundang-undangan, presisi sitasi pasal, resistensi terhadap halusinasi regulasi fiktif, serta audit visual dokumen hukum (multimodal).",
"dimensions": [
{
"code": "TASK_01_HIERARCHY",
"name": "Tata Urutan Perundang-Undangan & Asas Yuridis",
"description": "Menguji pemahaman hierarki regulasi sesuai UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 serta asas-asas hukum (Lex Superior, Lex Specialis, Lex Posterior, Pacta Sunt Servanda).",
"metric": "Doctrinal Accuracy & Hierarchy Alignment"
},
{
"code": "TASK_02_CONTRACT",
"name": "Hukum Kontrak & Perikatan Bisnis",
"description": "Menguji analisis keabsahan perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata), cacat kehendak (dwang, dwaling, bedrog), perbedaan wanprestasi vs PMH (Pasal 1365), dan fungsi somasi.",
"metric": "Doctrinal Accuracy & Citation Precision"
},
{
"code": "TASK_03_LABOR",
"name": "Hukum Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial",
"description": "Menguji penguasaan regulasi ketenagakerjaan (PP No. 35 Tahun 2021, UU No. 13/2003 jo. UU No. 6/2023), larangan probation pada PKWT, kompensasi pemutusan kerja, dan hak upah.",
"metric": "Doctrinal Accuracy & Statutory Compliance"
},
{
"code": "TASK_04_CORPORATE",
"name": "Hukum Perseroan Terbatas & Tata Kelola Perusahaan",
"description": "Menguji analisis organ perseroan (UU No. 40 Tahun 2007), doktrin Piercing the Corporate Veil, Fiduciary Duty direksi, dan batas tanggung jawab pemegang saham.",
"metric": "Doctrinal Accuracy & Corporate Law Principles"
},
{
"code": "TASK_05_PRIVACY_PDP",
"name": "Perlindungan Data Pribadi & Hukum Siber",
"description": "Menguji implementasi UU No. 27 Tahun 2022 (UU PDP), prinsip pemrosesan data, transfer lintas batas, kewajiban Pengendali Data, dan sanksi administratif.",
"metric": "Doctrinal Accuracy & Cross-Statutory Compliance"
},
{
"code": "TASK_06_CRIMINAL",
"name": "Hukum Pidana & Transisi Kodifikasi Nasional",
"description": "Menguji analisis tindak pidana, pertanggungjawaban korporasi, asas legalitas, asas Ne Bis In Idem (Pasal 76 KUHP), dan harmonisasi KUHP lama (WvS) vs KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023).",
"metric": "Doctrinal Accuracy & Statutory Transition"
},
{
"code": "TASK_07_PROCEDURAL",
"name": "Hukum Acara & Hukum Pembuktian",
"description": "Menguji pemahaman hukum acara perdata (HIR/RBg) dan pidana (KUHAP), keabsahan 5 alat bukti perdata (Pasal 1866 KUHPerdata), eksekusi jaminan fidusia, dan hak ingkar.",
"metric": "Procedural Correctness & Evidentiary Standard"
},
{
"code": "TASK_08_ANTI_HALLUCINATION",
"name": "Resistensi Terhadap Regulasi Fiktif & Jebakan Halusinasi",
"description": "Menguji kejujuran epistemik model dalam menolak nomor pasal fiktif, undang-undang palsu, atau istilah doktrinal rekaan (misal: 'Pasal 9999 KUHP' atau 'UU Teleportasi').",
"metric": "Epistemic Honesty & Hallucination Rejection Rate"
},
{
"code": "TASK_09_CITATION_PRECISION",
"name": "Presisi Sitasi Regulasi & Nomor Pasal",
"description": "Mengukur akurasi format nomenklatur, nomor undang-undang, tahun pengesahan, pasal, dan ayat tanpa improvisasi teks yang keliru.",
"metric": "Strict & Fuzzy Citation Precision"
},
{
"code": "TASK_10_LEGAL_PURITY",
"name": "Kemurnian Bahasa Yuridis Indonesia & Istilah Serapan",
"description": "Mengukur kebersihan respon dari kebocoran bahasa Inggris percakapan, sekaligus memvalidasi penggunaan istilah serapan resmi Latin dan Belanda hukum.",
"metric": "Indonesian Legal Purity Score"
}
],
"rubric_formula": {
"composite_legal_score": "Doctrinal * (0.60 + 0.40 * Citation) * (0.80 + 0.20 * Purity) * (0.80 + 0.20 * CoT)"
}
}
|