Upload extraction/v2-pidana-abstraction/vllm_summarizer_results.jsonl with huggingface_hub

extraction/v2-pidana-abstraction/vllm_summarizer_results.jsonl

@@ -1975,3 +1975,53 @@
 {"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_609_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", "humanized_query": {"text": "Gimana ya kalau saya mau bikin surat kematian buat ayah saya yang sudah meninggal bertahun lalu, tapi waktu itu belum sempat dicatat di kelurahan? Saya punya surat dari rumah sakit dan keterangan dari tetangga, apakah itu cukup buat bukti?", "relevant_laws": ["Pasal 1888 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini mengatur bahwa kekuatan pembuktian suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Dalam konteks ini, surat-surat bukti yang dimiliki (seperti surat keterangan kematian dari RS) dinilai relevansinya sebagai alat bukti tertulis untuk membuktikan peristiwa kematian."}, "summarized_case": {"text": "Seorang anak berusaha mendapatkan pengakuan resmi atas kematian ayahnya yang terjadi lebih dari lima tahun lalu, namun pencatatan sipilnya belum pernah dilakukan. Anak tersebut mengumpulkan berbagai dokumen pendukung seperti surat keterangan dari rumah sakit, sertifikat medis, serta keterangan dari saksi-saksi tetangga untuk membuktikan bahwa ayahnya memang telah meninggal dunia pada tanggal tertentu, guna melengkapi administrasi kependudukan keluarga.", "relevant_laws": ["Pasal 1888 KUHPerdata"], "reasoning": "Kasus ini melibatkan penilaian terhadap kekuatan pembuktian dari dokumen-dokumen tertulis (surat RS, sertifikat medis) yang diajukan untuk membuktikan fakta kematian. Pasal 1888 menjadi dasar untuk menilai apakah salinan atau kutipan dari dokumen-dokumen tersebut dapat dipercaya sebagai bukti yang sah sesuai dengan aslinya."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 16286, "completion_tokens": 1107}, "error": null}
 {"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_55_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", "humanized_query": {"text": "Istri saya meninggal dan meninggalkan warisan tanah yang haknya bersama dengan anak kami yang masih kecil. Saya ingin menjual bagian warisan anak itu untuk biaya sekolahnya, apakah saya bisa langsung menjualnya atas nama anak saya?", "relevant_laws": ["Pasal 188 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena mengatur hak pihak ketiga (piutang) untuk ikut campur dalam penyidihan perkara pemisahan harta benda, yang dalam konteks ini berkaitan dengan perlindungan hak-hak terkait harta bersama atau warisan yang melibatkan pihak lain selain suami dan anak."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pria mengajukan permohonan kepada pihak berwenang untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak perempuannya yang masih di bawah umur, setelah istri dan ibu dari anak tersebut meninggal dunia. Pria tersebut bermaksud menjual bagian hak milik anak dari sebidang tanah warisan yang merupakan hak milik bersama antara dirinya, pihak ketiga, dan anaknya, guna membiayai pendidikan dan kehidupan anak. Permohonan ini diajukan untuk mendapatkan izin melakukan perbuatan hukum jual beli atas nama anak yang belum cakap hukum.", "relevant_laws": ["Pasal 188 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena kasus ini melibatkan pengelolaan dan pemisahan hak atas harta benda (warisan) yang merupakan hak milik bersama dengan pihak ketiga. Pasal 188 memberikan dasar hukum bagi pihak yang berpiutang kepada suami (atau dalam konteks luas, pihak yang memiliki kepentingan/hak atas harta bersama) untuk dapat ikut campur dalam proses hukum terkait pemisahan atau pengalihan harta tersebut untuk melindungi hak-haknya."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 19975, "completion_tokens": 1331}, "error": null}
 {"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_610_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", "humanized_query": {"text": "Ibu saya meninggal lebih dari lima tahun lalu tapi belum punya akta kematian resmi, bagaimana cara saya membuktikan kematian beliau agar bisa dicatatkan?", "relevant_laws": ["Pasal 1888 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena mengatur bahwa kekuatan pembuktian suatu peristiwa (seperti kematian) terletak pada akta aslinya. Dalam konteks ini, surat-surat pendukung yang diajukan harus dicocokkan dengan aslinya untuk memiliki nilai bukti yang sah."}, "summarized_case": {"text": "Seorang individu mengajukan permohonan kepada pihak berwenang untuk mendapatkan pengesahan atas kematian ibunya yang terjadi lebih dari lima tahun sebelumnya, namun belum tercatat secara resmi. Individu tersebut menyerahkan berbagai dokumen pendukung seperti kartu identitas, surat keterangan dari lingkungan tempat tinggal, dan sertifikat medis, serta menghadirkan saksi yang membenarkan fakta kematian tersebut. Dokumen-dokumen tersebut diperiksa keasliannya untuk memastikan kesesuaian dengan dokumen asli sebagai dasar pengesahan status kematian.", "relevant_laws": ["Pasal 1888 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini menjadi dasar hukum bahwa salinan atau kutipan dari dokumen-dokumen pendukung (seperti surat keterangan dan sertifikat medis) hanya dapat dipercaya dan memiliki kekuatan pembuktian jika sesuai dengan dokumen aslinya yang dapat ditunjukkan."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 16454, "completion_tokens": 1086}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_633_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", "humanized_query": {"text": "Suami saya meninggal bertahun lalu tapi sampai sekarang belum ada akta kematiannya, gimana ya caranya biar statusnya resmi diakui?", "relevant_laws": ["Pasal 188 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena mengatur hak pihak ketiga (seperti kreditur) untuk ikut campur dalam proses penetapan kematian atau pemisahan harta, yang menjadi dasar hukum bagi pengadilan untuk memastikan tidak ada pihak lain yang dirugikan oleh penetapan tersebut."}, "summarized_case": {"text": "Seorang istri mengajukan permohonan kepada pihak berwenang untuk menetapkan kematian suaminya yang telah meninggal dunia pada tahun 1998, karena hingga saat ini status kematian tersebut belum dicatatkan secara resmi. Permohonan ini diajukan untuk mendapatkan pengakuan hukum atas fakta kematian tersebut, dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki kepentingan hukum terkait harta atau utang suami yang perlu dilindungi.", "relevant_laws": ["Pasal 188 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena memberikan landasan hukum bagi pihak yang berpiutang kepada suami untuk dapat menentang atau ikut campur dalam proses penetapan kematian, guna melindungi hak-hak mereka sebelum status kematian dan pembagian harta ditetapkan secara final."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 16982, "completion_tokens": 923}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_668_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya kerja lama banget buat bos saya, tapi pas di-PHK dia nggak kasih pesangon sama sekali. Apakah saya bisa minta ganti rugi karena merasa dirugikan secara materiil?", "relevant_laws": ["Pasal 1365 KUHPerdata"], "reasoning": "Relevan karena [Penggugat] mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) akibat pemutusan hubungan kerja tanpa hak, yang mengakibatkan kerugian materiil, sehingga merujuk pada kewajiban mengganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum."}, "summarized_case": {"text": "Empat orang supir bekerja untuk sebuah perusahaan swasta selama bertahun-tahun dengan fasilitas perusahaan, namun hubungan hukum mereka dikualifikasikan bukan sebagai hubungan kerja maupun kemitraan. Perusahaan tersebut memutus hubungan dengan para supir tanpa memberikan hak-hak dasar seperti pesangon dan jaminan hari tua, yang menyebabkan para supir merasa dirugikan secara materiil dan menuntut ganti rugi atas perbuatan yang dianggap melawan hukum.", "relevant_laws": ["Pasal 1365 KUHPerdata"], "reasoning": "Relevan karena inti sengketa perdata ini berfokus pada klaim kerugian materiil akibat perbuatan yang didalilkan sebagai melawan hukum (PMH) oleh pihak yang merasa dirugikan, sesuai dengan prinsip ganti rugi dalam Pasal 1365."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 32313, "completion_tokens": 1101}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_694_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", "humanized_query": {"text": "", "relevant_laws": []}, "summarized_case": {"text": "", "relevant_laws": []}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 17147, "completion_tokens": 763}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_674_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", "humanized_query": {"text": "Suami saya meninggal dan saya butuh uang dari tabungannya untuk bayar biaya pengobatan, tapi bank minta surat nikah resmi yang saya tidak punya karena dulu cuma nikah di gereja. Gimana ya caranya saya bisa cairin uang itu buat bayar utang sakitnya?", "relevant_laws": ["Pasal 1888 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena membahas kekuatan pembuktian dokumen tertulis. Dalam kasus ini, surat pemberkatan gereja (akta asli) menjadi dasar bukti perkawinan yang sah, namun bank memerlukan kutipan akta perkawinan sipil yang harus sesuai dengan aslinya untuk memproses pencairan dana."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pria mengajukan permohonan pengesahan perkawinannya dengan istrinya yang telah meninggal dunia, karena perkawinan mereka hanya dilangsungkan secara agama tanpa pencatatan sipil. Pria tersebut bermaksud mencairkan deposito berjangka atas nama almarhumah istri untuk menutupi utang biaya pengobatan dan penguburan, namun memerlukan bukti perkawinan resmi yang sah secara hukum perdata untuk memenuhi persyaratan bank.", "relevant_laws": ["Pasal 1888 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena sengketa ini berpusat pada validitas dan kekuatan pembuktian dokumen perkawinan. Surat pemberkatan gereja berfungsi sebagai akta asli yang membuktikan terjadinya perkawinan, yang kemudian harus diverifikasi kesesuaiannya dengan kutipan akta sipil untuk diakui dalam transaksi perdata seperti pencairan deposito."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 19666, "completion_tokens": 1137}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_68_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", "humanized_query": {"text": "Suami saya sudah pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tuanya selama 5 tahun, kami sering bertengkar dan sudah tidak bisa rukun lagi. Bagaimana cara saya membuktikan bahwa rumah tangga kami memang sudah hancur agar bisa bercerai?", "relevant_laws": ["Pasal 1865 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena mengatur beban pembuktian, di mana pihak yang mengajukan permohonan cerai wajib membuktikan adanya fakta perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga yang dikemukakan."}, "summarized_case": {"text": "Seorang istri dan suaminya telah menikah sejak tahun 1999 dan dikaruniai dua anak. Sejak awal pernikahan, hubungan mereka tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran. Situasi memburuk setelah kelahiran anak kedua, di mana suami keluar dari rumah dan tinggal terpisah selama lima tahun. Berbagai upaya rekonsiliasi gagal, sehingga istri mengajukan permohonan untuk mengakhiri perkawinan dengan dalil bahwa tujuan pernikahan tidak tercapai, yang kemudian dibenarkan oleh suami.", "relevant_laws": ["Pasal 1865 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena menjadi dasar hukum bagi pihak istri untuk membuktikan klaimnya mengenai kegagalan rumah tangga dan perselisihan yang tidak dapat didamaikan, sehingga haknya untuk mengakhiri perkawinan dapat ditegakkan."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 21100, "completion_tokens": 1098}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_778_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", "humanized_query": {"text": "", "relevant_laws": []}, "summarized_case": {"text": "", "relevant_laws": []}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 16384, "completion_tokens": 763}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_718_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", "humanized_query": {"text": "Suami saya tidak mau hadir di pengadilan padahal kita sudah sepakat bercerai, apakah ada aturan yang mengatur soal ini?", "relevant_laws": ["Pasal 188 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena mengatur hak pihak ketiga (piutang) untuk ikut campur dalam penyidangan pemisahan harta, yang secara implisit berkaitan dengan prosedur persidangan dalam sengketa perkawinan dan harta bersama."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pria dan wanita yang telah menikah dan dikaruniai seorang anak mengalami perselisihan terus-menerus sehingga tidak lagi tinggal bersama. Wanita tersebut mengajukan permohonan cerai karena hubungan rumah tangga telah retak, namun pria tersebut tidak memberikan jawaban maupun hadir dalam proses persidangan meskipun telah dipanggil secara sah. Hakim kemudian memeriksa perkara tanpa kehadiran pria tersebut dan mengabulkan permohonan cerai, sekaligus menetapkan hak asuh anak kepada wanita berdasarkan fakta pengasuhan dan kesepakatan sebelumnya.", "relevant_laws": ["Pasal 188 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena kasus ini melibatkan sengketa perkawinan yang berpotensi menyangkut pemisahan harta benda, di mana pasal ini mengatur mekanisme keterlibatan pihak berpiutang dalam proses penyidangan tersebut."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 22198, "completion_tokens": 1077}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_747_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", "humanized_query": {"text": "Suami saya sering menghilang dan ketahuan selingkuh, sampai akhirnya kami pisah rumah. Bagaimana saya bisa membuktikan semua kejadian ini kalau dia tidak mau hadir untuk berdiskusi?", "relevant_laws": ["Pasal 1865 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena mengatur kewajiban pembuktian bagi pihak yang mengajukan klaim atau membantah hak orang lain. Dalam konteks ini, pihak yang merasa dirugikan perlu membuktikan adanya ketidakharmonisan rumah tangga dan perilaku pihak lain untuk meneguhkan haknya atas perceraian, terutama ketika pihak lawan tidak hadir untuk memberikan penjelasan."}, "summarized_case": {"text": "Seorang istri dan suaminya yang menikah secara agama mengalami keretakan rumah tangga akibat sikap suami yang sering pergi tanpa kabar dan ketahuan bersikap mesra dengan perempuan lain. Ketidakpercayaan ini menyebabkan istri memilih untuk tinggal terpisah di rumah keluarga dan berhenti bekerja, sementara suami tidak memberikan kepastian maupun itikad baik untuk rujuk. Ketika istri mencoba menyelesaikan masalah secara hukum, suami tidak hadir dalam proses penyelesaian sengketa meskipun telah dipanggil, sehingga istri harus membuktikan sendiri fakta-fakta perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga tersebut.", "relevant_laws": ["Pasal 1865 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini menjadi dasar hukum bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya wajib membuktikan adanya hak atau kejadian tersebut. Karena suami tidak hadir, istri sebagai pihak yang mengajukan klaim atas ketidakharmonisan rumah tangga dan permintaan perceraian wajib membuktikan fakta-fakta yang dikemukakannya."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 25611, "completion_tokens": 1146}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_681_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", "humanized_query": {"text": "Gimana ya kalau saya mau nambahin nama anak saya di akta kelahirannya, apakah surat-surat yang saya kumpulkan itu sah secara hukum?", "relevant_laws": ["Pasal 188 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena mengatur kekuatan pembuktian dari surat-surat yang telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya, yang menjadi dasar sahness dokumen dalam permohonan perubahan nama."}, "summarized_case": {"text": "Seorang ayah mengajukan permohonan kepada pihak berwenang untuk menambahkan nama tengah pada akta kelahiran anaknya sebagai bentuk doa dan berkat dari keluarga. Ayah tersebut menyerahkan berbagai dokumen pendukung seperti kartu identitas, kartu keluarga, dan akta nikah yang telah diberi materai serta dicocokkan dengan aslinya, disertai keterangan dari saksi keluarga yang memberikan izin atas perubahan nama tersebut.", "relevant_laws": ["Pasal 188 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena dokumen-dokumen yang diserahkan oleh pihak pemohon (surat yang diberi materai dan dicocokkan) memiliki kekuatan pembuktian yang diakui berdasarkan ketentuan pasal ini dalam proses verifikasi identitas dan keabsahan dokumen."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 17961, "completion_tokens": 1569}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_687_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", "humanized_query": {"text": "Suami saya sudah lama tidak memberi nafkah dan sering bertengkar, sampai akhirnya kami pisah rumah. Apakah saya bisa cerai karena dia sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami?", "relevant_laws": ["Pasal 103 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini mengatur kewajiban suami dan istri untuk saling setia, menolong, dan membantu, yang menjadi dasar keluhan narator mengenai ketidakmampuan suami memenuhi tanggung jawab rumah tangga."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pria dan wanita yang telah menikah dikaruniai dua anak, namun rumah tangga mereka goyah sejak awal perkawinan karena sering terjadi perselisihan. Pria tersebut tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak memberikan nafkah atau biaya pendidikan bagi istri dan anak-anak, serta tidak memberikan perhatian atau kasih sayang. Kondisi ini memburuk hingga keduanya memutuskan untuk berpisah rumah dan tidak lagi memiliki hubungan intim, yang menyebabkan rumah tangga mereka dinyatakan pecah karena hilangnya keharmonisan dan ketidakmampuan pria memenuhi kewajiban bantuannya.", "relevant_laws": ["Pasal 103 KUHPerdata"], "reasoning": "Kasus ini menyoroti pelanggaran terhadap kewajiban timbal balik dalam perkawinan, yaitu kewajiban untuk saling menolong dan membantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang merupakan inti dari Pasal 103 KUHPerdata."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 21288, "completion_tokens": 1505}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_711_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Brt.pdf", "humanized_query": {"text": "Kakak saya meninggal lebih dari 30 hari lalu tapi belum sempat dicatat di catatan sipil, gimana ya cara buat bukti sah kalau dia memang sudah meninggal?", "relevant_laws": ["Pasal 1866 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena mengatur jenis-jenis alat pembuktian (seperti bukti tertulis dan saksi) yang diperlukan untuk membuktikan fakta kematian seseorang secara hukum ketika tidak ada akta kematian resmi."}, "summarized_case": {"text": "Seorang individu menghadapi kendala administratif karena kakandanya meninggal dunia akibat sakit lebih dari 30 hari sebelum dilaporkan, sehingga tidak memiliki akta kematian resmi. Untuk mendapatkan kepastian hukum atas kematian sang kakak, individu tersebut mengajukan permohonan penetapan kematian dengan menghadirkan bukti surat seperti kartu identitas dan keterangan dari saksi keluarga yang menyatakan fakta kematian dan pemakaman tersebut.", "relevant_laws": ["Pasal 1866 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini menjadi dasar hukum untuk menilai validitas alat-alat bukti yang diajukan, yaitu bukti tertulis (dokumen identitas) dan bukti saksi (keterangan keluarga), guna membuktikan terjadinya peristiwa kematian dalam sengketa perdata ini."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 15346, "completion_tokens": 1468}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_830_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", "humanized_query": {"text": "Suami saya sering marah-marah dan tidak menghargai saya, sampai akhirnya saya harus pindah rumah karena tidak bisa lagi hidup bersama. Apakah saya bisa bercerai kalau suami tidak mau datang ke pengadilan?", "relevant_laws": ["Pasal 188 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena mengatur hak pihak ketiga (piutang) untuk ikut campur dalam perkara pemisahan harta, yang merupakan konsekuensi hukum dari perceraian dan pemisahan harta benda antara suami istri."}, "summarized_case": {"text": "Seorang wanita mengajukan permohonan perceraian kepada suaminya karena perselisihan terus-menerus yang dipicu oleh sikap suami yang kasar dan campur tangan keluarga suami, sehingga mereka telah pisah ranjang sejak tahun 2022. Suami tidak hadir dalam proses penyelesaian sengketa meskipun telah dipanggil, namun mengirimkan surat pernyataan kesediaan untuk bercerai, sehingga permohonan perceraian dikabulkan dengan segala akibat hukumnya termasuk pemisahan harta.", "relevant_laws": ["Pasal 188 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena perceraian yang dikabulkan berimplikasi pada pemisahan harta benda, di mana Pasal 188 memberikan kewenangan bagi orang yang berpiutang kepada suami untuk menentang tuntutan pemisahan harta tersebut demi perlindungan hak piutangnya."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 23519, "completion_tokens": 895}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_710_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Brt.pdf", "humanized_query": {"text": "Ayah saya meninggal lebih dari sebulan lalu tapi belum sempat bikin akta kematian, gimana ya cara buktikan kalau saya mau urus surat-surat penting?", "relevant_laws": ["Pasal 1866 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena mengatur jenis-jenis alat pembuktian (seperti surat dan saksi) yang diperlukan untuk membuktikan fakta kematian dalam konteks perdata ketika pencatatan sipil terlambat."}, "summarized_case": {"text": "Seorang anak berusaha membuktikan kematian ayahnya yang terjadi lebih dari tiga puluh hari sebelumnya kepada pihak keluarga lain, dengan menggunakan surat keterangan medis dan kesaksian tetangga sebagai dasar bukti tertulis dan lisan untuk mendapatkan pengakuan atas fakta kematian tersebut.", "relevant_laws": ["Pasal 1866 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena kasus ini berfokus pada penggunaan alat-alat pembuktian perdata (bukti tertulis dan saksi) untuk menetapkan suatu fakta hukum (kematian) dalam hubungan antar pribadi."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 15767, "completion_tokens": 1534}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_688_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", "humanized_query": {"text": "Adik saya masih kecil dan ibunya sudah meninggal, jadi saya mau ambil dana asuransi buat biaya sekolahnya. Apakah saya boleh langsung cairkan uangnya atau harus ada persetujuan khusus dulu?", "relevant_laws": ["Pasal 393 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini mengatur bahwa wali tidak boleh melakukan perbuatan hukum tertentu atas harta anak belum dewasa tanpa izin pengadilan, yang relevan dengan pertanyaan mengenai prosedur pencairan dana."}, "summarized_case": {"text": "Seorang kakak dewasa bertindak sebagai wali bagi adiknya yang masih di bawah umur dan tidak cakap hukum karena orang tuanya telah meninggal dunia. Kakak tersebut berupaya mencairkan dana asuransi jiwa yang merupakan hak milik adiknya untuk keperluan hidup dan pendidikan. Dalam proses ini, kakak tersebut memerlukan persetujuan dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atas harta kekayaan adiknya demi menjamin kepentingan terbaik anak tersebut.", "relevant_laws": ["Pasal 393 KUHPerdata", "Pasal 394 KUHPerdata"], "reasoning": "Kasus ini melibatkan perwalian atas anak belum dewasa. Pasal 393 relevan karena mewajibkan wali mendapatkan izin pengadilan untuk melakukan perbuatan hukum atas harta anak. Pasal 394 relevan sebagai dasar prosedur permohonan izin kepada pengadilan untuk mengelola atau mengasingkan harta kekayaan anak belum dewasa."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 22716, "completion_tokens": 1675}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_798_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", "humanized_query": {"text": "Gimana ya kalau tahun lahir anak saya salah catet di akta, apakah saya bisa minta diperbaiki supaya urus administrasi lancar?", "relevant_laws": [], "reasoning": "Perkara ini merupakan permohonan volunter untuk perbaikan data kependudukan yang diatur oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan, bukan sengketa perdata yang diatur dalam KUHPerdata. Pasal 188 KUHPerdata tidak relevan karena tidak ada unsur pemisahan harta benda atau campur tangan piutang suami dalam konteks ini."}, "summarized_case": {"text": "Seorang individu mengalami kendala administrasi karena tahun lahir anaknya tercatat keliru pada dokumen akta kelahiran, sehingga ia berupaya memperbaiki data tersebut agar sesuai dengan kenyataan kelahiran yang sebenarnya.", "relevant_laws": [], "reasoning": "Isi kasus ini berkaitan dengan administrasi kependudukan dan akta kelahiran yang merupakan ranah hukum administrasi negara, bukan hubungan hukum perdata antar pribadi yang diatur dalam KUHPerdata. Oleh karena itu, tidak ada pasal KUHPerdata yang relevan."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 17189, "completion_tokens": 1376}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_747_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", "humanized_query": {"text": "Ibu saya meninggal bertahun-tahun lalu tapi belum sempat dicatatkan akta kematiannya, gimana ya caranya biar statusnya resmi secara hukum?", "relevant_laws": ["Pasal 188 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena mengatur hak pihak ketiga (seperti kreditur) untuk ikut campur dalam proses penetapan kematian atau pemisahan harta, yang menjadi dasar hukum bagi pengadilan untuk memastikan tidak ada pihak lain yang dirugikan oleh penetapan tersebut."}, "summarized_case": {"text": "Seorang individu mengajukan permohonan kepada pihak berwenang untuk menetapkan kematian ibunya yang telah meninggal dunia pada tahun 2007 namun belum memiliki catatan resmi. Permohonan ini diajukan untuk keperluan administrasi warisan dan pencatatan sipil, dengan disertai bukti surat dan keterangan saksi yang mengonfirmasi fakta kematian tersebut, sehingga pihak berwenang mengabulkan permohonan untuk menetapkan status kematian almarhumah secara sah.", "relevant_laws": ["Pasal 188 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena dalam konteks penetapan kematian, hukum perdata memberikan mekanisme bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan (seperti kreditur) untuk menentang atau ikut campur dalam proses tersebut guna melindungi hak-hak mereka sebelum status kematian ditetapkan secara final."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 16707, "completion_tokens": 1552}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_77_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", "humanized_query": {"text": "Gue mau ganti nama di akta lahir sama nikah karena ada salah ketik, tapi takut ada masalah kalau ada orang yang pernah pinjam duit sama gue dulu. Gimana ya?", "relevant_laws": ["Pasal 188 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena mengatur hak orang yang berpiutang untuk ikut campur dalam proses pemisahan atau perubahan status harta benda, yang secara analogi dapat diterapkan pada kekhawatiran pihak ketiga (kreditur) terhadap perubahan identitas debitur yang mempengaruhi jaminan atau pelacakan utang."}, "summarized_case": {"text": "Seorang individu mengajukan permohonan perbaikan nama pada dokumen kependudukan pribadi karena adanya ketidaksesuaian penulisan antara akta kelahiran, akta perkawinan, dan kartu identitas lainnya. Permohonan ini diajukan untuk menyelaraskan identitas hukumnya agar tidak menimbulkan kebingungan dalam hubungan perdata dengan pihak ketiga, termasuk potensi pihak yang memiliki hak piutang terhadapnya.", "relevant_laws": ["Pasal 188 KUHPerdata"], "reasoning": "Relevansi pasal ini terletak pada perlindungan hak kreditur (pihak yang berpiutang) untuk menentang atau ikut campur dalam perubahan status harta atau identitas debitur, guna memastikan hak piutang mereka tidak dirugikan oleh perubahan data kependudukan tersebut."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 17580, "completion_tokens": 1461}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_827_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", "humanized_query": {"text": "Suami saya sering marah-marah dan kita sudah lama pisah kamar, apakah surat pernyataan dia yang bilang mau cerai bisa jadi bukti kalau kita benar-benar sudah tidak bisa rukun lagi?", "relevant_laws": ["Pasal 188 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena dalam kasus ini, surat pernyataan kesediaan bercerai dari pihak suami digunakan sebagai alat bukti tertulis yang sah untuk membuktikan adanya perselisihan dan ketidakmampuan hidup rukun dalam rumah tangga."}, "summarized_case": {"text": "Seorang istri mengajukan permohonan perceraian terhadap suaminya karena hubungan rumah tangga mereka telah retak sejak tahun 2015 akibat pertengkaran terus-menerus, sifat posesif, dan perkataan kasar dari sang suami. Keduanya telah pisah kamar dan tidak lagi menjalani kehidupan sebagai suami istri. Suami tersebut mengirimkan surat pernyataan yang menyatakan kesediaannya untuk bercerai, namun ia tidak hadir dalam proses penyelesaian sengketa. Surat pernyataan tersebut kemudian digunakan sebagai bukti tertulis yang sah untuk mendukung klaim istri bahwa perkawinan mereka telah gagal dan tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun.", "relevant_laws": ["Pasal 188 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena surat pernyataan kesediaan bercerai dari pihak suami diakui sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum, yang menjadi dasar fakta hukum dalam memutus sengketa perceraian ini."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 22278, "completion_tokens": 1462}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_842_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", "humanized_query": {"text": "Suami saya kabur dan meninggalkan saya sendirian mengurus anak-anak, plus saya harus bayar utang sekolah mereka yang katanya utang dia. Saya bingung, kalau saya mau cerai dan minta hak asuh, apa saya harus buktiin semua ini sendiri?", "relevant_laws": ["Pasal 1865 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena mengatur beban pembuktian, di mana pihak yang mendalilkan adanya hak (seperti hak asuh atau pembebasan dari utang) wajib membuktikan kebenaran dalil tersebut."}, "summarized_case": {"text": "Seorang istri mengajukan permohonan perceraian karena suaminya telah meninggalkan rumah tangga sejak tahun 2015 dan tidak diketahui keberadaannya. Istri mendalilkan adanya perselisihan terus-menerus, suami terlibat perjudian, serta istri dipaksa menanggung pembayaran utang sekolah anak-anak yang merupakan tanggung jawab suami. Namun, klaim mengenai penanggung jawab utang tersebut ditolak karena istri tidak dapat membuktikan bahwa utang tersebut memang menjadi kewajiban suami secara hukum, sehingga istri hanya berhasil mendapatkan hak asuh anak dan status perceraian.", "relevant_laws": ["Pasal 1865 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini menjadi dasar penolakan klaim utang karena pihak istri gagal membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan (bahwa utang tersebut adalah tanggung jawab suami), sesuai dengan prinsip bahwa setiap orang wajib membuktikan hak atau peristiwa yang menjadi dasar dalilnya."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 20093, "completion_tokens": 1114}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_873_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", "humanized_query": {"text": "", "relevant_laws": []}, "summarized_case": {"text": "", "relevant_laws": []}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 17153, "completion_tokens": 763}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_842_Pdt.P_2021_PN_Jkt.Brt.pdf", "humanized_query": {"text": "Gue udah 23 tahun dan merasa udah dewasa, tapi mau ganti nama belakang jadi nama ayah tiri. Apakah gue butuh izin orang tua lagi buat urusan ini?", "relevant_laws": ["Pasal 330 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini menentukan batas usia dewasa (21 tahun) yang menjadi dasar hukum bagi pemohon untuk menyatakan bahwa ia tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua dan berhak melakukan perbuatan hukum secara mandiri."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pria berusia 23 tahun yang merupakan anak kandung dari pasangan yang telah bercerai, tinggal bersama ibu kandung dan ayah tirinya. Ia ingin menambahkan nama belakang ayah tirinya ke dalam nama aslinya karena merasa bangga dan bertanggung jawab. Karena ia telah berusia di atas 21 tahun, ia menganggap dirinya sudah dewasa dan tidak memerlukan izin dari orang tua untuk melakukan perubahan nama tersebut, sehingga ia mengajukan permohonan secara mandiri.", "relevant_laws": ["Pasal 330 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena menjadi dasar hukum yang digunakan oleh pihak yang bersangkutan untuk membuktikan status kedewasaannya (telah genap 21 tahun), sehingga ia memiliki kapasitas hukum untuk bertindak sendiri tanpa persetujuan wali atau orang tua dalam hal perubahan nama."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 21670, "completion_tokens": 1076}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_843_Pdt.P_2021_PN_Jkt.Brt.pdf", "humanized_query": {"text": "Suami saya meninggal, lalu saya menikah lagi. Ayah tiri saya sekarang mau ikut bertanggung jawab dan saya ingin menambahkan namanya di akta kelahiran anak saya yang masih kecil. Apakah saya bisa melakukan itu?", "relevant_laws": ["Pasal 330 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena menentukan status hukum anak yang belum mencapai usia dewasa (belum genap 21 tahun), sehingga memerlukan persetujuan atau perwakilan dari orang tua/wali dalam hal perubahan data diri seperti penambahan nama."}, "summarized_case": {"text": "Seorang ibu mengajukan permohonan untuk menambahkan nama 'Hezron' pada nama anak kandungnya yang masih di bawah umur, setelah ia menikah kembali dengan seorang pria bernama Nicho Hezron Lim. Anak tersebut merupakan hasil perkawinan sebelumnya dengan almarhum Eddy. Ayah tiri tersebut memberikan izin tertulis dan bertanggung jawab atas perawatan anak, sehingga ibu tersebut bertindak sebagai wakil hukum anak untuk mempererat hubungan kekeluargaan melalui perubahan nama tersebut.", "relevant_laws": ["Pasal 330 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini menjadi dasar hukum untuk menetapkan bahwa anak dalam kasus ini berstatus belum dewasa, sehingga segala tindakan hukum yang menyangkut dirinya, termasuk perubahan nama, harus dilakukan oleh wakil hukumnya (orang tua) sesuai ketentuan perwalian atau kekuasaan orang tua."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 22852, "completion_tokens": 1058}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_97_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", "error": "Error code: 400 - {'error': {'message': \"This model's maximum context length is 32768 tokens. However, you requested 750 output tokens and your prompt contains at least 32019 input tokens, for a total of at least 32769 tokens. Please reduce the length of the input prompt or the number of requested output tokens. (parameter=input_tokens, value=32019)\", 'type': 'BadRequestError', 'param': 'input_tokens', 'code': 400}}", "humanized_query": null, "summarized_case": null, "raw_llm_output": null, "usage": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_841_Pdt.P_2021_PN_Jkt.Brt.pdf", "humanized_query": {"text": "Gue udah 23 tahun dan merasa cukup dewasa buat urus urusan pribadi sendiri, apakah gue masih butuh izin ortu buat ganti nama belakang di akta kelahiran?", "relevant_laws": ["Pasal 330 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini mengatur batas usia dewasa (21 tahun) yang menentukan apakah seseorang memiliki kemampuan hukum untuk melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa perwakilan orang tua."}, "summarized_case": {"text": "Seorang individu berusia 23 tahun yang telah mencapai status dewasa menurut hukum perdata mengajukan permohonan untuk menambahkan nama belakangnya menjadi nama ayah tirinya pada dokumen identitas pribadinya. Permohonan ini didasarkan pada persetujuan dari ibu kandung dan ayah tiri, serta argumen bahwa ia tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua sehingga berhak mengatur status perdata dirinya sendiri secara mandiri.", "relevant_laws": ["Pasal 330 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini menjadi dasar hukum untuk menetapkan bahwa pemohon telah mencapai usia dewasa (di atas 21 tahun) dan oleh karena itu tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua, sehingga memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perubahan status perdata seperti penambahan nama."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 22390, "completion_tokens": 1508}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_915_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", "humanized_query": {"text": "", "relevant_laws": []}, "summarized_case": {"text": "", "relevant_laws": []}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 18549, "completion_tokens": 763}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_876_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", "humanized_query": {"text": "Suami saya sering marah-marah dan tidak mau diskusi, sampai akhirnya saya pergi meninggalkan rumah. Apakah saya bisa cerai karena rumah tangga kami sudah hancur?", "relevant_laws": [], "reasoning": "Kasus ini adalah sengketa perceraian yang diatur oleh UU Perkawinan, bukan KUHPerdata. Pasal 1863 KUHPerdata mengenai perdamaian tidak relevan karena tidak ada perjanjian perdamaian yang menjadi inti sengketa."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pria dan wanita yang telah menikah mengalami perselisihan terus-menerus dalam rumah tangga mereka. Hubungan mereka menjadi tidak harmonis akibat perilaku saling menyalahkan, di mana salah satu pihak merasa diperlakukan tidak sopan dan pihak lainnya merasa ditinggalkan tanpa izin. Upaya mediasi untuk mencapai kesepakatan damai gagal, sehingga hubungan rumah tangga mereka dinyatakan putus karena tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.", "relevant_laws": [], "reasoning": "Sengketa perceraian dan status perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1863 KUHPerdata tidak berlaku karena tidak ada unsur perjanjian perdamaian (vredessluiting) yang menjadi objek sengketa utama dalam kasus ini."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 27402, "completion_tokens": 1068}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_979_Pdt.P_2021_PN_Jkt.Brt.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya dan keluarga sedang bingung soal warisan tanah almarhum ayah, apakah ada aturan yang bisa menghalangi kami sebagai ahli waris sah untuk menerimanya?", "relevant_laws": ["Pasal 838 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena mengatur kualifikasi orang yang dianggap tidak pantas menjadi ahli waris, yang menjadi kekhawatiran utama dalam pertanyaan mengenai hak waris."}, "summarized_case": {"text": "Seorang istri dan dua anak kandung dari almarhum Djoko Sarwono sepakat untuk menyerahkan hak waris mereka atas sebidang tanah hak milik di Jakarta Barat kepada salah satu anak. Mereka menyatakan bahwa mereka adalah satu-satunya ahli waris sah dan tidak termasuk dalam kategori orang yang tidak pantas menerima warisan, sehingga mereka ingin memastikan hak mereka untuk melakukan balik nama sertifikat tanah atas nama anak tersebut.", "relevant_laws": ["Pasal 838 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena kasus ini menyangkut penentuan status keahliwarisan dan klaim bahwa para pihak tidak termasuk dalam kategori orang yang dilarang menerima warisan sesuai ketentuan perdata."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 14742, "completion_tokens": 688}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_888_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", "humanized_query": {"text": "Suami saya sering bertengkar dan sudah meninggalkan rumah kami sejak 2013, bahkan sampai pilih kasih terhadap anak-anak. Bagaimana cara saya membuktikan bahwa rumah tangga kita sudah hancur agar bisa cerai?", "relevant_laws": ["Pasal 1865 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena mengatur kewajiban bagi pihak yang mengajukan klaim (dalam hal ini permohonan perceraian) untuk membuktikan adanya fakta-fakta yang mendukung klaim tersebut, seperti perselisihan dan ketidakmampuan membina rumah tangga."}, "summarized_case": {"text": "Seorang istri mengajukan permohonan perceraian terhadap suaminya karena hubungan rumah tangga yang terus-menerus dilanda perselisihan, suami meninggalkan rumah sejak tahun 2013, serta adanya masalah ekonomi dan perlakuan pilih kasih terhadap anak. Istri tersebut membuktikan dalilnya melalui surat-surat resmi dan keterangan saksi yang mengonfirmasi ketidakrukunan dan ketidaksetiaan suami, sehingga pihak istri menuntut pemutusan perkawinan dan hak asuh anak.", "relevant_laws": ["Pasal 1865 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini menjadi dasar hukum bahwa pihak istri wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa (perselisihan dan kehancuran rumah tangga) yang dikemukakan untuk meneguhkan haknya dalam memutus perkawinan."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 19974, "completion_tokens": 1092}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_98_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", "humanized_query": {"text": "Suami saya sudah tiga tahun tidak memberi nafkah dan tinggal di Bali, sementara saya harus mengurus anak sendirian. Apakah saya bisa meminta hak saya sebagai istri yang terlantar ini?", "relevant_laws": ["Pasal 188 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena mengatur hak pihak ketiga (piutang) untuk ikut campur dalam sengketa perkawinan, yang secara implisit mengakui adanya hubungan harta bersama dan kewajiban finansial dalam perkawinan yang menjadi dasar klaim nafkah."}, "summarized_case": {"text": "Seorang wanita bersengketa dengan suaminya yang telah meninggalkan rumah tangga dan menetap di tempat lain selama dua tahun terakhir. Suami tersebut tidak memberikan dukungan finansial atau nafkah kepada istri dan anak mereka selama tiga tahun, menyebabkan istri merasa tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga.", "relevant_laws": ["Pasal 188 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena sengketa ini menyangkut status perkawinan dan pembagian hak serta kewajiban finansial (nafkah) di antara suami istri, di mana Pasal 188 mengatur mekanisme perlindungan hak piutang dalam konteks sengketa perkawinan."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 23587, "completion_tokens": 819}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_862_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya dan mantan pasangan saya pernah menikah secara agama tapi tidak dicatatkan di catatan sipil, lalu kami berpisah dan saya ingin mengurus hak asuh anak kami. Apakah saya bisa mendapatkan hak asuh anak tersebut meskipun pernikahan kami tidak diakui secara hukum negara?", "relevant_laws": ["Pasal 188 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena mengatur hak pihak ketiga (piutang) untuk ikut campur dalam penyidangan perkara pemisahan harta benda suami-istri, yang secara tidak langsung menyoroti kompleksitas hubungan hukum perdata dalam konteks perkawinan dan harta bersama, meskipun dalam kasus ini fokus utamanya adalah status perkawinan yang tidak sah sehingga tidak menimbulkan hubungan hukum perdata penuh antara suami dan istri."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pria mengajukan permohonan pengakuan hak asuh anak laki-lakinya yang merupakan hasil hubungan dengan seorang wanita, di mana keduanya pernah melangsungkan perkawinan secara agama namun tidak dicatatkan di instansi pencatatan sipil sehingga perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum perdata. Kedua pihak telah berpisah dan membuat kesepakatan tertulis melalui notaris di mana wanita tersebut menyerahkan hak asuh anak kepada pria tersebut, namun pria tersebut ditolak permohonannya karena tidak memiliki dasar hukum perdata untuk menuntut hak asuh mengingat status perkawinan yang tidak sah hanya menimbulkan hubungan hukum perdata antara ibu kandung dan anak.", "relevant_laws": ["Pasal 188 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan sebagai referensi hukum perdata yang mengatur interaksi pihak ketiga dalam sengketa perkawinan (pemisahan harta), yang menjadi konteks perbandingan mengapa sengketa hak asuh dalam perkawinan tidak sah tidak memiliki landasan hukum perdata yang sama kuatnya seperti dalam perkawinan sah yang diatur dalam KUHPerdata."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 18068, "completion_tokens": 1603}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_848_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", "humanized_query": {"text": "Kakek saya meninggal lebih dari 10 tahun lalu tapi belum punya akta kematian resmi, gimana ya cara bikin akta kematian kalau fotokopi surat-surat bukti itu nggak dianggap sah?", "relevant_laws": ["Pasal 1888 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena mengatur bahwa kekuatan pembuktian suatu tulisan terletak pada akta aslinya, sehingga salinan atau kutipan hanya dapat dipercaya jika sesuai dengan aslinya yang harus dapat ditunjukkan."}, "summarized_case": {"text": "Seorang individu mengajukan permohonan kepada pihak keluarga dan tetangga untuk memverifikasi kematian kakeknya yang terjadi lebih dari satu dekade lalu, mengingat dokumen resmi kematian belum pernah diterbitkan. Individu tersebut menyerahkan berbagai surat keterangan dan foto makam sebagai bukti, namun pihak terkait mempertanyakan keabsahan dokumen-dokumen tersebut karena hanya berupa salinan yang harus dicocokkan dengan dokumen asli untuk dapat dipercaya secara hukum.", "relevant_laws": ["Pasal 1888 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena sengketa atau verifikasi ini berpusat pada validitas bukti tertulis (surat keterangan dan foto) yang diserahkan, di mana keabsahan salinan bergantung pada kesesuaiannya dengan dokumen asli yang harus dapat diperlihatkan."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 16435, "completion_tokens": 1659}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_928_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Brt.pdf", "humanized_query": {"text": "Gimana ya kalau KTP saya salah catet agama dan status nikah, padahal faktanya beda? Saya mau perbaiki data diri saya biar sesuai kenyataan, apakah bisa dilakukan?", "relevant_laws": ["Pasal 11 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini mengatur bahwa perubahan nama atau elemen identitas diri memerlukan izin pengadilan, yang relevan dengan keinginan narator untuk memperbaiki data identitas diri yang salah."}, "summarized_case": {"text": "Seorang individu menemukan bahwa data identitasnya pada dokumen pribadi mencatat agama dan status perkawinan yang tidak sesuai dengan kenyataan hidupnya. Individu tersebut berkehendak untuk mengubah pencatatan tersebut menjadi sesuai dengan kondisi aktualnya, yaitu beragama Kristen dan belum menikah, demi mendapatkan kepastian mengenai identitas pribadinya tanpa adanya sengketa dengan pihak lain.", "relevant_laws": ["Pasal 11 KUHPerdata"], "reasoning": "Kasus ini melibatkan permohonan perubahan elemen identitas diri (nama/agama/status) yang secara hukum perdata diatur dalam pasal ini, yang mensyaratkan izin pengadilan untuk mengubah nama depan atau elemen identitas terkait."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 14574, "completion_tokens": 1131}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_239_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", "humanized_query": {"text": "", "relevant_laws": []}, "summarized_case": {"text": "", "relevant_laws": []}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 17608, "completion_tokens": 763}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_9_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", "humanized_query": {"text": "Suami saya meninggal dan meninggalkan tanah atas namanya, bagaimana cara saya mengurus balik nama sertifikat itu untuk kepentingan anak-anak kita yang masih kecil?", "relevant_laws": ["Pasal 188 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena mengatur hak pihak berpiutang untuk ikut campur dalam penyidihan perkara pemisahan harta benda, yang menjadi konteks hukum ketika seorang istri (sebagai ahli waris dan wali) ingin melakukan perbuatan hukum atas harta bersama setelah kematian suami, meskipun dalam kasus ini fokusnya adalah izin wali untuk mewakili anak."}, "summarized_case": {"text": "Seorang wanita mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan izin bertindak sebagai wali dan pemegang kekuasaan orang tua atas ketiga anaknya yang masih di bawah umur, guna mengurus administrasi tanah dan bangunan yang merupakan harta bersama dengan almarhum suaminya. Wanita tersebut bermaksud melakukan balik nama sertifikat, pengalihan, atau penjualan aset tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan biaya sekolah anak, dengan alasan bahwa tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan anak-anaknya.", "relevant_laws": ["Pasal 188 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena kasus ini melibatkan penyidihan perkara terkait pemisahan atau pengelolaan harta benda setelah kematian suami, di mana Pasal 188 memberikan kerangka hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan (seperti ahli waris atau wali) untuk terlibat dalam proses hukum tersebut, meskipun pasal ini secara spesifik menyebutkan hak pihak berpiutang untuk menentang tuntutan pemisahan harta."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 24497, "completion_tokens": 1008}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_888_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya mau ganti nama belakang anak-anak saya pakai nama suami baru, tapi saya bingung apakah surat-surat asli yang saya punya itu cukup kuat buat bukti di mata hukum?", "relevant_laws": ["Pasal 1888 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena membahas kekuatan pembuktian dari alat bukti berupa tulisan (akta asli) yang diajukan untuk mendukung permohonan penggantian nama."}, "summarized_case": {"text": "Seorang ibu mengajukan permohonan kepada pihak terkait untuk mengganti nama belakang kedua anak perempuannya dari nama ayah kandung menjadi nama ayah tirinya. Ibu tersebut menyatakan bahwa ia telah bercerai dengan ayah kandung karena ayah tersebut meninggalkan keluarga dan tidak memberikan nafkah, sehingga hak asuh anak sepenuhnya berada di tangan ibu. Setelah menikah lagi, anak-anak yang sudah remaja menyatakan keinginan pribadi untuk mengganti nama agar merasa lebih dekat secara psikologis dengan keluarga baru. Ibu mengajukan berbagai dokumen asli seperti akta kelahiran dan akta perceraian sebagai bukti pendukung, dengan alasan bahwa kesahihan dokumen-dokumen tertulis tersebut memenuhi persyaratan hukum perdata mengenai bukti tulisan.", "relevant_laws": ["Pasal 1888 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena kasus ini melibatkan penilaian terhadap kekuatan pembuktian dari dokumen-dokumen tertulis (akta asli) yang diajukan oleh pihak swasta untuk mendukung klaim penggantian nama dalam konteks hukum perdata."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 20354, "completion_tokens": 1532}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_899_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", "humanized_query": {"text": "Suami saya dituduh selingkuh dan tidak nafkah, tapi saya punya bukti chat dan transfer uang yang membuktikan saya justru yang bersalah. Bagaimana cara saya membuktikan dalil saya di depan hakim agar tidak kalah perkara?", "relevant_laws": ["Pasal 1865 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena mengatur kewajiban bagi pihak yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak untuk membuktikan kebenarannya. Dalam konteks ini, pihak yang menuduh selingkuh atau ketidakjujuran keuangan wajib membuktikan dalil tersebut dengan bukti yang sah."}, "summarized_case": {"text": "Seorang suami dan istri bersengketa mengenai perceraian di mana masing-masing saling menuduh melakukan perselingkuhan dan ketidakjujuran dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Suami menuduh istri berselingkuh dengan pria lain dan tidak jujur, sementara istri menuduh suami temperamental dan tidak menafkahi keluarga. Kedua belah pihak mengajukan berbagai bukti surat dan saksi untuk membuktikan dalil-dalil mereka masing-masing, sehingga hakim menekankan pentingnya pembuktian atas setiap klaim yang diajukan oleh para pihak.", "relevant_laws": ["Pasal 1865 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini menjadi dasar hukum utama dalam sengketa ini karena kedua pihak saling mengajukan dalil faktual (perselingkuhan, ketidaknafkahan, ketidakjujuran) yang harus dibuktikan kebenarannya. Pasal ini menetapkan prinsip bahwa beban pembuktian terletak pada pihak yang mengajukan dalil atau klaim hak."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 39998, "completion_tokens": 1578}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_985_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", "humanized_query": {"text": "", "relevant_laws": []}, "summarized_case": {"text": "", "relevant_laws": []}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 45275, "completion_tokens": 2155}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_188_Pdt.Bth_2024_PN_JKT.TIM.pdf", "humanized_query": {"text": "", "relevant_laws": []}, "summarized_case": {"text": "", "relevant_laws": []}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 17893, "completion_tokens": 1229}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_319_Pdt.P_2022_PN_Jkt.Tim.pdf", "humanized_query": {"text": "", "relevant_laws": []}, "summarized_case": {"text": "", "relevant_laws": []}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 14355, "completion_tokens": 681}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_259_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", "humanized_query": {"text": "", "relevant_laws": []}, "summarized_case": {"text": "", "relevant_laws": []}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 20739, "completion_tokens": 763}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_119_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", "humanized_query": {"text": "Tadi saya dituduh saksi palsu sama teman saya gara-gara kasus utang piutang kita, terus dia minta ganti rugi miliaran. Apakah saya bisa dituntut ganti rugi kalau saya belum terbukti bersalah di pengadilan pidana?", "relevant_laws": ["Pasal 1365 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian. Dalam konteks ini, relevansinya terletak pada syarat bahwa untuk menuntut ganti rugi atas dugaan tindak pidana (seperti saksi palsu), harus ada kepastian hukum terlebih dahulu bahwa perbuatan tersebut memang melanggar hukum dan dilakukan dengan kesalahan, yang biasanya dibuktikan melalui putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap."}, "summarized_case": {"text": "Seorang individu menuntut ganti rugi miliaran rupiah dari beberapa pihak lain dengan alasan mereka memberikan keterangan palsu saat penyidikan terkait sengketa utang modal usaha beras. Para pihak yang dituntut membantah bahwa mereka hanya memberikan keterangan berdasarkan fakta yang mereka lihat dan dengar, serta menyatakan bahwa mereka tidak disumpah saat memberikan keterangan tersebut. Mereka juga berargumen bahwa tuntutan ganti rugi atas dugaan tindak pidana tidak dapat diajukan sebelum ada putusan pidana yang menyatakan mereka bersalah secara final.", "relevant_laws": ["Pasal 1365 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini menjadi dasar hukum untuk gugatan perbuatan melawan hukum. Relevansinya adalah untuk menentukan apakah pemberian keterangan yang disalahartikan sebagai 'palsu' memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab-akibat, serta apakah syarat kepastian hukum (putusan pidana tetap) telah dipenuhi untuk membebani pihak tersebut dengan kewajiban mengganti kerugian."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 77060, "completion_tokens": 3647}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_123_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", "humanized_query": {"text": "Suami saya sering marah-marah dan curhat soal cekcok rumah tangga, tapi saya merasa dia yang salah karena sering menghilang dan tidak mau tanggung jawab. Bagaimana saya bisa membuktikan kalau saya yang benar dalam sengketa ini?", "relevant_laws": ["Pasal 1865 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena mengatur beban pembuktian, di mana pihak yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa (seperti klaim kesalahan pihak lain) wajib membuktikan kebenarannya."}, "summarized_case": {"text": "Seorang istri dan suami mengalami perselisihan serius dalam rumah tangga yang melibatkan tudingan kekerasan fisik, perselingkuhan, dan ketidaksesuaian dalam pengasuhan anak serta pengelolaan keuangan. Kedua belah pihak saling menuding kesalahan dan masing-masing mengajukan bukti serta saksi untuk mendukung klaim mereka mengenai siapa yang lebih bertanggung jawab atas keretakan hubungan tersebut.", "relevant_laws": ["Pasal 1865 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini menjadi dasar hukum utama dalam sengketa perdata ini karena menentukan bahwa setiap pihak yang mengajukan dalil atau bantahan wajib membuktikan kebenaran dari klaim yang mereka ajukan melalui alat bukti yang sah."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 38310, "completion_tokens": 2444}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_254_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", "humanized_query": {"text": "Kenapa saya merasa dirugikan karena tanah warisan saya dikuasai orang lain tanpa izin dan saya ingin menuntut ganti rugi atas hal itu?", "relevant_laws": ["Pasal 1365 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena mengatur kewajiban mengganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, sesuai dengan klaim pihak yang merasa tanahnya dikuasai secara tidak sah."}, "summarized_case": {"text": "Seorang individu mengklaim kepemilikan atas tanah warisan yang secara fisik dikuasai oleh pihak swasta lain. Individu tersebut mendalilkan bahwa penguasaan tanah oleh pihak swasta tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil, sehingga menuntut ganti rugi atas dasar kesalahan pihak swasta dalam menguasai aset yang diklaim miliknya.", "relevant_laws": ["Pasal 1365 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena sengketa berpusat pada klaim perbuatan melawan hukum (perbuatan yang melanggar hak, menimbulkan kesalahan, dan kerugian) yang dilakukan oleh satu pihak swasta terhadap pihak swasta lain, yang merupakan inti dari tanggung jawab perikatan luar kontrak dalam Pasal 1365."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 65801, "completion_tokens": 3107}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_331_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya mau nambahin marga suami ke nama anak tiri saya setelah nikah, apakah ini diperbolehkan secara hukum perdata?", "relevant_laws": ["Pasal 1866 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena mengatur alat pembuktian (seperti surat akta nikah, akta kelahiran, dan kesaksian) yang diperlukan untuk membuktikan fakta pernikahan sah dan hubungan keluarga dalam permohonan perubahan nama."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pria menikahi seorang wanita yang memiliki anak dari pernikahan sebelumnya. Setelah melakukan upacara adat penyematan marga, pria tersebut bersama istrinya mengajukan permohonan untuk menambahkan marga pria tersebut ke dalam nama anak tiri mereka sebagai bentuk penghormatan adat, dengan disertai bukti-bukti tertulis dan kesaksian yang menunjukkan bahwa anak tersebut diasuh dengan baik dan tidak ada pihak keluarga yang keberatan.", "relevant_laws": ["Pasal 1866 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena permohonan penambahan nama tersebut bergantung pada validitas alat bukti yang diajukan, seperti akta nikah, akta kelahiran, dan keterangan saksi, yang merupakan jenis-jenis bukti yang diatur dalam pasal ini untuk membuktikan kebenaran fakta hukum yang diklaim."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 20155, "completion_tokens": 1068}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_385_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.pdf", "humanized_query": {"text": "", "relevant_laws": []}, "summarized_case": {"text": "", "relevant_laws": []}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 13262, "completion_tokens": 692}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_164_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", "humanized_query": {"text": "Kenapa pihak lain bisa sepihak membatalkan perjanjian investasi yang sudah saya bayar penuh, padahal mereka juga tidak memenuhi syarat awal yang disepakati?", "relevant_laws": ["Pasal 1338 KUHPerdata", "Pasal 1253 KUHPerdata"], "reasoning": "Relevan karena membahas larangan pembatalan perjanjian secara sepihak tanpa kesepakatan (Pasal 1338) dan sifat perjanjian yang digantungkan pada pemenuhan kondisi tertentu (Pasal 1253)."}, "summarized_case": {"text": "Seorang investor telah membayar dana investasi sebesar USD 366.665 kepada sebuah perusahaan berdasarkan perjanjian akuisisi yang bersifat bersyarat. Namun, perusahaan tersebut gagal melengkapi dokumen prasyarat yang disepakati, menggunakan dana untuk keperluan operasional sendiri, dan kemudian membatalkan perjanjian secara sepihak. Investor merasa dirugikan karena dana tidak dikembalikan sepenuhnya dan menuntut ganti rugi atas tindakan pihak perusahaan yang dianggap melanggar itikad baik dan haknya.", "relevant_laws": ["Pasal 1365 KUHPerdata", "Pasal 1338 KUHPerdata", "Pasal 1253 KUHPerdata", "Pasal 1320 KUHPerdata"], "reasoning": "Kasus ini melibatkan perbuatan melawan hukum akibat kerugian materiil (Pasal 1365), pelanggaran asas mengikatnya perjanjian (Pasal 1338), ketidakmampuan memenuhi syarat dalam perikatan bersyarat (Pasal 1253), serta potensi cacat dalam pembentukan perjanjian jika ada unsur penipuan atau ketidakjelasan pokok persoalan (Pasal 1320)."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 54494, "completion_tokens": 3403}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_31_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", "humanized_query": {"text": "", "relevant_laws": []}, "summarized_case": {"text": "", "relevant_laws": []}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 23101, "completion_tokens": 1232}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_451_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", "humanized_query": {"text": "", "relevant_laws": []}, "summarized_case": {"text": "", "relevant_laws": []}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 19131, "completion_tokens": 763}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_243_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", "humanized_query": {"text": "Suami saya sering memukul anak-anak kami sampai harus dibawa ke UGD, sementara saya sudah pisah rumah dengannya. Bagaimana status hukum anak-anak kami yang masih kecil ini dalam hal pengasuhan?", "relevant_laws": ["Pasal 330 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena menentukan batas usia dewasa (21 tahun atau pernah menikah) untuk mengetahui apakah anak-anak masih berada di bawah kekuasaan orang tua dan memerlukan pengasuhan."}, "summarized_case": {"text": "Seorang istri dan suami yang telah pisah rumah mengalami sengketa terkait hak asuh empat anak mereka. Suami dituduh melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anak, termasuk memukul hingga sesak napas, serta diduga mengonsumsi narkoba. Karena keempat anak tersebut belum mencapai usia dua puluh satu tahun dan belum pernah menikah, mereka dianggap masih belum dewasa dan berada di bawah kekuasaan orang tua, sehingga hak asuh diberikan kepada ibu yang dinilai lebih mampu memelihara anak dengan baik.", "relevant_laws": ["Pasal 330 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini menjadi dasar hukum untuk menetapkan bahwa anak-anak dalam kasus ini masih berstatus belum dewasa karena belum genap 21 tahun dan tidak pernah menikah, sehingga mereka tetap berada di bawah kekuasaan orang tua dan memerlukan pengasuhan."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 23244, "completion_tokens": 2081}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_391_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", "humanized_query": {"text": "Kenapa pihak yang mengurus tanah saya malah minta surat pelepasan hak dari perusahaan lain yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan tanah saya? Saya merasa tindakan mereka itu salah dan bikin saya rugi waktu serta biaya.", "relevant_laws": ["Pasal 1365 KUHPerdata"], "reasoning": "Pihak yang dirugikan mendalilkan bahwa tindakan pihak lain (meminta syarat tidak logis) merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian, sehingga relevan dengan prinsip pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pemilik tanah mengajukan keluhan kepada seorang konsultan pertanahan swasta karena konsultan tersebut meminta surat keterangan pelepasan hak pengelolaan dari sebuah perusahaan properti yang tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah tersebut. Pemilik tanah merasa tindakan konsultan tersebut tidak logis dan melawan hukum, karena tanah tersebut diperoleh melalui jual beli dari perorangan dan telah dikuasai secara fisik oleh pemiliknya selama bertahun-tahun, sehingga tindakan konsultan dianggap menyebabkan kerugian administratif dan finansial bagi pemilik tanah.", "relevant_laws": ["Pasal 1365 KUHPerdata"], "reasoning": "Kasus ini melibatkan klaim bahwa tindakan salah satu pihak (konsultan) yang dianggap melawan hukum dan keliru telah menyebabkan kerugian bagi pihak lain (pemilik tanah), yang merupakan inti dari pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 19432, "completion_tokens": 1099}, "error": null}