Upload extraction/v2-pidana-abstraction/vllm_summarizer_results.jsonl with huggingface_hub

extraction/v2-pidana-abstraction/vllm_summarizer_results.jsonl

@@ -2010,3 +2010,53 @@
 {"filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_77_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya punya hutang ke bank karena tanda tangan surat pengakuan, tapi sekarang sudah tidak bisa bayar lagi dan mereka mau lelang rumah saya, apa yang harus saya lakukan?", "relevant_laws": ["Pasal 1234 KUHPerdata", "Pasal 1320 KUHPerdata", "Pasal 1338 KUHPerdata", "Pasal 1765 KUHPerdata", "Pasal 1767 KUHPerdata", "Pasal 1238 KUHPerdata", "Pasal 1243 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1234 dan 1320 relevan karena adanya perjanjian utang piutang yang sah. Pasal 1338 berlaku karena perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak. Pasal 1765 dan 1767 terkait dengan adanya bunga atas pinjaman. Pasal 1238 dan 1243 relevan karena debitur telah melewati waktu pembayaran yang ditentukan dan tidak melunasinya, sehingga timbul kewajiban ganti rugi."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pemilik rumah menandatangani surat pengakuan hutang sebesar 100 juta rupiah kepada pihak pemberi kredit dengan jangka waktu 12 bulan dan menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan. Setelah jatuh tempo, pemilik rumah gagal melunasi pokok dan bunga sesuai kesepakatan, sehingga pihak pemberi kredit melakukan penagihan berulang kali tanpa hasil. Akibatnya, pihak pemberi kredit mengajukan permohonan untuk melunasi sisa hutang melalui lelang jaminan tanah yang dipegang oleh pemilik rumah.", "relevant_laws": ["Pasal 1234 KUHPerdata", "Pasal 1320 KUHPerdata", "Pasal 1338 KUHPerdata", "Pasal 1765 KUHPerdata", "Pasal 1767 KUHPerdata", "Pasal 1238 KUHPerdata", "Pasal 1243 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1234 dan 1320 menjadi dasar terbentuknya hubungan hukum utang piutang yang sah. Pasal 1338 menegaskan bahwa perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 1765 dan 1767 mengatur mengenai adanya bunga atas pinjaman yang disepakati. Pasal 1238 dan 1243 menjadi dasar kewajiban pelunasan karena debitur telah melewati waktu yang ditentukan dan tetap ingkar janji."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 24902, "completion_tokens": 1675}, "error": null}
 {"filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_78_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya punya hutang ke teman yang sudah jatuh tempo tapi belum dibayar lunas, apakah saya bisa langsung dituntut bayar semua sekaligus atau harus menunggu lagi?", "relevant_laws": ["Pasal 1320 KUHPerdata", "Pasal 1454 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1320 relevan karena menyangkut syarat sah perjanjian hutang piutang yang harus dipenuhi. Pasal 1454 relevan karena mengatur batas waktu untuk menuntut pembatalan atau penagihan hutang yang belum jatuh tempo sepenuhnya, sehingga pihak berutang belum bisa dituntut pelunasan seketika jika waktu belum habis."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pemilik bank swasta menuduh sepasang suami istri yang menjadi nasabah mereka melakukan ingkar janji dengan tidak membayar cicilan pinjaman sebesar 250 juta rupiah sesuai jadwal yang disepakati. Pihak bank mengirimkan beberapa surat peringatan namun tetap tidak dibayar, sehingga mereka menuntut pelunasan seluruh hutang sekaligus dan penjualan jaminan tanah milik suami tersebut melalui lelang. Namun, hakim menolak tuntutan tersebut karena waktu pelunasan yang disepakati dalam perjanjian belum berakhir saat kasus diajukan, sehingga hak untuk menagih seluruh hutang sekaligus belum dapat diklaim.", "relevant_laws": ["Pasal 1320 KUHPerdata", "Pasal 1454 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1320 menjadi dasar bahwa perjanjian hutang piutang sah jika memenuhi syarat kesepakatan dan cakap. Pasal 1454 menjadi dasar penolakan hakim karena menuntut pelunasan seketika sebelum waktu jatuh tempo berakhir adalah tidak sah menurut aturan perikatan."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 20594, "completion_tokens": 1868}, "error": null}
 {"filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_78_Pdt.Bth_2022_PN_Pti.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya bingung, kalau uang beli mobil ternyata hasil kejahatan tapi saya sudah punya sertifikat jaminan, kenapa hakim malah bilang perjanjian saya batal demi hukum dan saya dianggap curang?", "relevant_laws": ["Pasal 1320 KUHPerdata", "Pasal 1335 KUHPerdata", "Pasal 1338 KUHPerdata", "Pasal 1925 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1320 dan 1335 relevan karena perjanjian dianggap batal jika tidak memenuhi syarat sah atau didasarkan pada sebab yang terlarang (uang hasil kejahatan). Pasal 1338 terkait karena hakim menyatakan perjanjian tidak mengikat. Pasal 1925 relevan karena pengakuan di pengadilan pidana menjadi bukti kuat bahwa dana berasal dari kejahatan, sehingga merusak itikad baik."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pemilik perusahaan pembiayaan swasta menagih hak atas unit mobil yang dijadikan jaminan fidusia, namun hakim menolak klaim tersebut karena menemukan bahwa pembelian mobil tersebut sebenarnya menggunakan dana hasil tindak pidana pencucian uang yang tidak disita, sehingga perjanjian pembiayaan dan sertifikat jaminan yang dibuat dianggap rekayasa dan batal demi hukum.", "relevant_laws": ["Pasal 1320 KUHPerdata", "Pasal 1335 KUHPerdata", "Pasal 1338 KUHPerdata", "Pasal 1925 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1320 dan 1335 menjadi dasar pembatalan perjanjian karena objek transaksi (uang) berasal dari sebab terlarang. Pasal 1338 menegaskan bahwa perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak. Pasal 1925 digunakan untuk membuktikan bahwa pengakuan di pengadilan pidana menjadi bukti sempurna bahwa dana pembelian berasal dari kejahatan, yang merusak itikad baik pihak pemohon jaminan."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 109713, "completion_tokens": 4709}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_7_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya punya utang ke teman yang sudah saya bayar sebagian, tapi sisanya belum lunas dan dia malah minta ganti rugi besar-besaran karena saya telat bayar beberapa bulan terakhir, apakah ini wajar?", "relevant_laws": ["Pasal 1239 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena mengatur kewajiban untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga ketika seseorang gagal memenuhi janji membayar utang yang telah disepakati."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pemilik kendaraan bermotor yang telah menerima pembiayaan untuk membeli mobil HINO melalui perjanjian sewa pembiayaan, gagal melunasi sisa angsuran pokok dan bunga setelah membayar sembilan kali cicilan pertama. Pemilik kendaraan tersebut kemudian mengirimkan surat peringatan dan teguran berulang kali namun tetap tidak melunasi kewajiban hingga terjadi sengketa. Akibatnya, pemilik kendaraan menuntut agar pihak yang berutang membayar total kerugian termasuk saldo pokok hutang dan denda, serta mengakui hak untuk menjual mobil tersebut sebagai jaminan pelunasan utang.", "relevant_laws": ["Pasal 1239 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena mengatur kewajiban untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga ketika seseorang gagal memenuhi janji membayar utang yang telah disepakati."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 20391, "completion_tokens": 1502}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_79_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya punya hutang ke teman yang sudah saya akui lewat surat, tapi sekarang dia menuntut saya bayar sekaligus plus denda karena saya telat, apakah wajar kalau dia langsung menjual aset saya kalau saya belum lunas?", "relevant_laws": ["Pasal 1234 KUHPerdata", "Pasal 1238 KUHPerdata", "Pasal 1243 KUHPerdata", "Pasal 1250 KUHPerdata", "Pasal 1320 KUHPerdata", "Pasal 1765 KUHPerdata", "Pasal 1767 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1234 dan 1320 relevan karena adanya perjanjian hutang piutang yang sah. Pasal 1238 dan 1243 berlaku karena pihak debitur dinyatakan ingkar janji dan wajib mengganti kerugian serta bunga. Pasal 1250 mengatur kewajiban membayar bunga keterlambatan. Pasal 1765 dan 1767 relevan karena adanya kesepakatan mengenai besaran bunga dalam perjanjian tertulis."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pemilik hutang mengakui adanya kewajiban pembayaran sebesar 130 juta rupiah kepada pemberi hutang melalui surat pengakuan, namun gagal melunasi angsuran pokok dan bunga sesuai jadwal yang disepakati. Akibat ketidakmampuan membayar tunggakan hingga mencapai lebih dari 158 juta rupiah, pemberi hutang menuntut pelunasan sekaligus dan hak untuk menjual jaminan berupa tanah dan bangunan milik debitur melalui lelang jika hutang tidak dibayar setelah putusan menjadi final.", "relevant_laws": ["Pasal 1234 KUHPerdata", "Pasal 1238 KUHPerdata", "Pasal 1243 KUHPerdata", "Pasal 1250 KUHPerdata", "Pasal 1320 KUHPerdata", "Pasal 1765 KUHPerdata", "Pasal 1767 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1234 dan 1320 menjadi dasar terbentuknya perikatan hutang piutang. Pasal 1238 dan 1243 mengatur tentang keadaan ingkar janji dan kewajiban mengganti kerugian serta bunga. Pasal 1250 mengatur perhitungan bunga keterlambatan. Pasal 1765 dan 1767 relevan karena adanya kesepakatan tertulis mengenai besaran bunga dalam perjanjian."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 24924, "completion_tokens": 1989}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_80_Pdt.G_2022_PN_Pti.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya punya hutang ke teman sebesar 60 juta yang harus dibayar dalam dua tahun, tapi sekarang sudah telat dan dia mau menjual tanah saya sebagai jaminan, apakah saya benar-benar harus kehilangan aset itu?", "relevant_laws": ["Pasal 1131 KUHPerdata", "Pasal 1243 KUHPerdata", "Pasal 1339 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1131 relevan karena tanah dijadikan jaminan untuk melunasi hutang. Pasal 1243 relevan karena terjadi keterlambatan pembayaran hutang yang menyebabkan kerugian dan bunga. Pasal 1339 relevan karena kesepakatan dalam perjanjian mengikat kedua belah pihak termasuk konsekuensi jika janji tidak ditepati."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pemilik hutang dan dua pasangannya menandatangani perjanjian meminjam uang sebesar 60 juta rupiah kepada seorang pemberi pinjaman dengan jangka waktu dua tahun, di mana tanah milik salah satu pasangan dijadikan jaminan pelunasan. Setelah terjadi keterlambatan pembayaran angsuran yang menyebabkan tunggangan hutang mencapai lebih dari 63 juta rupiah, pemberi pinjaman menuntut pelunasan sisa hutang dan hak untuk menjual tanah jaminan tersebut melalui lelang jika hutang tidak segera dibayar.", "relevant_laws": ["Pasal 1131 KUHPerdata", "Pasal 1243 KUHPerdata", "Pasal 1339 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1131 relevan karena tanah digunakan sebagai jaminan untuk perikatan hutang. Pasal 1243 relevan karena adanya keterlambatan pembayaran yang menimbulkan kewajiban ganti rugi berupa biaya dan bunga. Pasal 1339 relevan karena kesepakatan dalam perjanjian mengikat para pihak untuk memenuhi kewajiban sesuai keadilan dan kesepakatan yang dibuat."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 24795, "completion_tokens": 1710}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_80_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya punya hutang ke teman yang sudah saya akui lewat surat, tapi sekarang saya nggak bisa bayar lagi dan dia mau menjual tanah saya untuk melunasinya, apa yang harus saya lakukan?", "relevant_laws": ["Pasal 1131 KUHPerdata", "Pasal 1243 KUHPerdata", "Pasal 1339 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1131 relevan karena tanah yang dijanjikan sebagai jaminan menjadi milik pemberi hutang untuk melunasi utang. Pasal 1243 relevan karena adanya kewajiban membayar biaya dan kerugian akibat tidak dipenuhinya janji pembayaran. Pasal 1339 relevan karena kesepakatan untuk menjual jaminan jika terjadi ingkar janji mengikat berdasarkan keadilan dan sifat perjanjian."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pemilik hutang dan pasangannya menandatangani perjanjian dengan seorang pemberi hutang swasta untuk mendapatkan pinjaman uang dengan jaminan tanah pribadi mereka. Setelah menerima uang, mereka gagal membayar cicilan secara teratur sesuai kesepakatan yang telah mereka tandatangani. Akibat kegagalan bayar tersebut, pemberi hutang menuntut pelunasan sisa hutang sekaligus dan meminta hak untuk menjual tanah jaminan milik mereka melalui proses lelang untuk menutupi kerugian yang dialami.", "relevant_laws": ["Pasal 1131 KUHPerdata", "Pasal 1243 KUHPerdata", "Pasal 1339 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1131 relevan karena tanah yang dijanjikan sebagai jaminan menjadi milik pemberi hutang untuk melunasi utang. Pasal 1243 relevan karena adanya kewajiban membayar biaya dan kerugian akibat tidak dipenuhinya janji pembayaran. Pasal 1339 relevan karena kesepakatan untuk menjual jaminan jika terjadi ingkar janji mengikat berdasarkan keadilan dan sifat perjanjian."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 25331, "completion_tokens": 1763}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_80_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya punya hutang ke teman yang tidak dibayar sesuai janji, sekarang dia mau menjual tanah saya akan dilelang, apakah saya harus bayar utuh atau bisa pakai tanah sebagai jaminan?", "relevant_laws": ["Pasal 1131 KUHPerdata", "Pasal 1243 KUHPerdata", "Pasal 1339 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1131 relevan karena tanah digunakan sebagai jaminan pelunasan hutang. Pasal 1243 relevan karena terjadi keterlambatan pembayaran yang mewajibkan ganti rugi. Pasal 1339 relevan karena kewajiban pembayaran didasarkan pada kesepakatan yang mengikat secara keadilan."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pemilik hutang mengakui menerima pinjaman uang dari seorang pemberi pinjaman dan menandatangani surat pengakuan hutang dengan janji untuk melunasinya dalam waktu tertentu. Namun, pemilik hutang gagal membayar sesuai jadwal yang disepakati, sehingga terjadi tunggakan yang signifikan. Pemberi pinjaman kemudian menuntut pelunasan penuh dan hak untuk menjual tanah milik pemilik hutang sebagai jaminan jika hutang tidak dibayar, meskipun sebelumnya hak tanggungan atas tanah tersebut belum dicatat secara resmi.", "relevant_laws": ["Pasal 1131 KUHPerdata", "Pasal 1243 KUHPerdata", "Pasal 1339 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1131 relevan karena tanah dijadikan jaminan untuk melunasi hutang. Pasal 1243 relevan karena debitur gagal memenuhi kewajiban tepat waktu sehingga dikenai kewajiban membayar biaya dan kerugian. Pasal 1339 relevan karena kewajiban pelunasan dan hak menjual jaminan bersumber dari kesepakatan yang mengikat berdasarkan keadilan."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 23750, "completion_tokens": 1706}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_79_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya punya hutang ke bank karena kredit rumah, tapi sekarang saya sudah tidak bisa bayar lagi dan mereka terus mengancam akan mengambil tanah saya, apa yang harus saya lakukan?", "relevant_laws": ["Pasal 1320 KUHPerdata", "Pasal 1238 KUHPerdata", "Pasal 1243 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1320 relevan karena adanya perjanjian hutang piutang yang sah. Pasal 1238 relevan karena waktu pembayaran telah lewat dan debitur dianggap lalai. Pasal 1243 relevan karena debitur tetap tidak memenuhi kewajiban sehingga menimbulkan hak untuk menuntut ganti rugi dan bunga."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pemilik hutang yang merupakan pasangan suami istri menandatangani perjanjian kredit dengan sebuah lembaga keuangan untuk mendapatkan dana sebesar 115 juta rupiah dengan jangka waktu sembilan bulan. Mereka berjanji melunasi seluruh pokok dan bunga pada tanggal 20 Oktober 2023, namun gagal memenuhi kewajiban tersebut. Sebagai jaminan, mereka menyerahkan hak atas tanah dan bangunan. Setelah beberapa kali diminta untuk membayar melalui surat peringatan, mereka tetap tidak melunasi hutang, sehingga pihak pemberi hutang menuntut sisa tunggakan sebesar 127 juta rupiah serta meminta hak untuk menjual jaminan tanah tersebut jika hutang tidak dibayar.", "relevant_laws": ["Pasal 1320 KUHPerdata", "Pasal 1238 KUHPerdata", "Pasal 1243 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1320 menjadi dasar sah tidaknya perjanjian hutang piutang yang dibuat. Pasal 1238 berlaku karena waktu jatuh tempo telah lewat dan debitur dianggap lalai. Pasal 1243 menjadi dasar tuntutan ganti rugi dan hak untuk menjual jaminan karena debitur terus-menerus tidak memenuhi kewajibannya."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 21811, "completion_tokens": 2013}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_82_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya punya hutang ke teman yang sudah lewat tanggal jatuh tempo tapi belum dibayar, apa yang harus saya lakukan?", "relevant_laws": ["Pasal 1243 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena mengatur konsekuensi hukum bagi pihak yang gagal memenuhi janji pembayaran dalam waktu yang ditentukan, termasuk kewajiban membayar biaya, kerugian, dan bunga."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pemilik bank swasta menuntut sepasang suami istri yang mengakui memiliki hutang sebesar 160 juta rupiah dengan janji pelunasan hingga Januari 2023. Namun, pasangan tersebut gagal membayar cicilan sejak Juni 2022 meskipun telah menerima beberapa kali peringatan. Karena ingkar janji tersebut, hakim memutuskan mereka harus membayar total 190 juta rupiah ditambah bunga, serta memerintahkan penjualan tanah jaminan milik mereka melalui pelelangan jika hutang belum dilunasi.", "relevant_laws": ["Pasal 1243 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena kasus ini menyangkut kegagalan debitur memenuhi perikatan pembayaran dalam waktu yang telah disepakati, yang mengakibatkan kewajiban membayar ganti rugi dan bunga sesuai ketentuan perikatan."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 20285, "completion_tokens": 1509}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_85_Pdt.P_2023_PN_Pti.pdf", "humanized_query": {"text": "", "relevant_laws": []}, "summarized_case": {"text": "", "relevant_laws": []}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 11997, "completion_tokens": 974}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_80_Pdt.G_2025_PN_Pti.pdf", "humanized_query": {"text": "Kenapa bank bisa langsung ambil tanah saya tanpa kasih tahu dulu atau minta solusi biar saya bisa bayar?", "relevant_laws": ["Pasal 1338 KUHPerdata", "Pasal 1365 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1338 relevan karena perjanjian kredit yang dibuat harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak boleh merugikan pihak lain secara sepihak. Pasal 1365 relevan karena tindakan bank yang dianggap memaksa eksekusi aset tanpa memberikan kesempatan penyelesaian atau transparansi dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pemilik tanah yang memiliki utang ke sebuah bank mengalami kesulitan membayar angsuran akibat penurunan pendapatan. Bank tersebut dianggap tidak memberikan informasi mengenai opsi restrukturisasi kredit dan langsung mengancam serta melakukan eksekusi terhadap tanah yang dijadikan jaminan tanpa melalui proses hukum yang wajar terlebih dahulu, sehingga menimbulkan kerugian dan tekanan psikologis bagi pemilik tanah.", "relevant_laws": ["Pasal 1338 KUHPerdata", "Pasal 1365 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1338 KUHPerdata menjadi relevan karena menyangkut kewajiban para pihak untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik dan tidak boleh bertindak sepihak yang merugikan. Pasal 1365 KUHPerdata menjadi relevan karena tindakan bank yang dianggap melanggar kewajiban transparansi dan memberikan solusi sebelum eksekusi dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang mewajibkan ganti rugi."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 81690, "completion_tokens": 3938}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_84_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya punya hutang ke teman yang sudah saya pinjam uang dan tanah sebagai jaminan, tapi sekarang saya tidak bisa bayar cicilan lagi, apakah saya bisa dikejar menjual tanah saya itu?", "relevant_laws": ["Pasal 1239 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena mengatur konsekuensi hukum ketika seseorang tidak memenuhi kewajiban membayar hutang dalam perjanjian, yang dapat berakibat pada kewajiban mengganti kerugian dan hak kreditur untuk menjual jaminan."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pemilik bank swasta mengajukan tuntutan kepada sepasang suami istri yang telah menerima pinjaman uang dan menyerahkan tanah serta bangunan sebagai jaminan. Pasangan tersebut gagal membayar cicilan pokok dan bunga secara berturut-turut, sehingga pemilik bank menuntut pelunasan sisa hutang dan hak untuk menjual aset jaminan tersebut melalui lelang atau kesepakatan langsung.", "relevant_laws": ["Pasal 1239 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena kasus ini menyangkut ingkar janji dari pihak debitur yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran, yang mengakibatkan kewajiban untuk mengganti kerugian dan hak kreditur untuk mengambil alih atau menjual jaminan."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 17167, "completion_tokens": 1422}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_82_Pdt.G_2021_PN_Pti.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya sewa gudang beku secara lisan dengan janji harga tetap per bulan, tapi pemiliknya tiba-tiba minta bayar per kilo per hari tanpa kabar, apa yang harus saya lakukan?", "relevant_laws": ["Pasal 1313 KUHPerdata", "Pasal 1338 KUHPerdata", "Pasal 1569 KUHPerdata", "Pasal 1571 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1313 dan 1338 relevan karena adanya kesepakatan lisan yang mengikat kedua belah pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 1569 digunakan karena terjadi perselisihan harga sewa pada perjanjian lisan yang sudah dijalankan. Pasal 1571 relevan karena sewa tidak dibuat dengan tulisan, sehingga berakhir setelah salah satu pihak memberitahukan penghentian sesuai kebiasaan."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pemilik ikan melakukan transaksi jual beli dengan pihak lain dan menyimpan hasil pembelian tersebut di gudang beku milik pemilik gudang berdasarkan kesepakatan lisan yang menyepakati harga sewa tetap per bulan selama beberapa bulan. Namun, pemilik gudang kemudian mengubah harga sewa secara sepihak menjadi perhitungan per kilogram per hari tanpa persetujuan pemilik ikan, yang memicu sengketa mengenai kewajiban pembayaran sewa dan hak untuk mengambil kembali barang yang disimpan.", "relevant_laws": ["Pasal 1313 KUHPerdata", "Pasal 1338 KUHPerdata", "Pasal 1569 KUHPerdata", "Pasal 1571 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1313 dan 1338 menjadi dasar bahwa kesepakatan lisan yang dibuat secara sukarela mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat diubah sepihak. Pasal 1569 diterapkan karena terjadi perselisihan harga sewa pada perjanjian lisan yang sudah dijalankan, sehingga harga pasar dapat digunakan sebagai acuan. Pasal 1571 relevan karena sewa tidak dibuat dengan tulisan, sehingga berakhir setelah salah satu pihak memberitahukan penghentian sesuai kebiasaan."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 59707, "completion_tokens": 3301}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_84_Pdt.Bth_2022_PN_Pti.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya punya tanah yang dulu saya beli dari Pak Kasmin, tapi sekarang sertifikat atas nama Pak Kasran yang sudah meninggal, dan saya bingung harus ngapain karena ada banyak ahli waris yang tidak saya panggil saat mengajukan perlawanan?", "relevant_laws": ["Pasal 1365 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena terjadi kerugian akibat perbuatan yang melanggar hukum berupa pembuatan sertifikat atas nama pihak lain tanpa persetujuan pemilik asli, yang menimbulkan kewajiban ganti rugi atau pembatalan hak."}, "summarized_case": {"text": "Seorang janda mengajukan perlawanan eksekusi terhadap ahli waris almarhum H Mochammad Kasran terkait dua sertifikat tanah yang diterbitkan atas nama suaminya, padahal tanah tersebut telah dibeli dan dikelola oleh suami janda tersebut sejak lama melalui transaksi jual beli di bawah tangan. Sengketa ini berpusat pada keabsahan akta jual beli yang dibuat oleh notaris dengan prosedur yang dicurigai tidak sah, serta kelalaian pihak desa dalam memberikan keterangan palsu, sehingga menyebabkan pemilik asli kehilangan hak atas tanahnya.", "relevant_laws": ["Pasal 1365 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena perbuatan pihak yang membuat sertifikat atas nama orang lain tanpa hak menimbulkan kerugian bagi pemilik asli, yang secara hukum mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 34716, "completion_tokens": 2377}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_84_Pdt.G_2023_PN_Pti.pdf", "humanized_query": {"text": "Bapak ibu pernah kasih tanah warisan buat anak-anak, tapi sertifikat masih atas nama beliau. Lalu beliau malah pakai tanah itu buat jaminan ke koperasi tanpa izin anak-anak, sampai akhirnya tanah itu dilelang. Apa yang harus saya lakukan?", "relevant_laws": ["Pasal 1365 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena tindakan orang tua menggunakan aset warisan yang sudah dialokasikan untuk anak tanpa persetujuan mereka, yang menyebabkan kerugian berupa kehilangan hak atas tanah, merupakan perbuatan melawan hukum yang mewajibkan ganti rugi."}, "summarized_case": {"text": "Seorang ayah membagi warisan berupa tanah dan bangunan kepada dua anaknya, namun sertifikat tanah masih atas namanya karena anak belum dewasa. Ayah tersebut kemudian secara sepihak menjaminkan seluruh sertifikat tanah tersebut kepada sebuah koperasi syariah tanpa sepengetahuan anak-anaknya. Akibat keterlambatan pembayaran pinjaman, koperasi tersebut melakukan lelang tanah milik anak-anak tersebut melalui instansi lelang negara. Anak-anak tersebut kemudian menuntut ayah dan koperasi atas kerugian yang diderita.", "relevant_laws": ["Pasal 1365 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena tindakan ayah yang menjaminkan aset yang sudah menjadi hak anak tanpa izin merupakan perbuatan melawan hukum yang secara langsung menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi para ahli waris tersebut."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 18076, "completion_tokens": 1435}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_84_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya punya hutang ke teman sebesar 100 juta yang harus dibayar Maret lalu, tapi saya sudah diingatkan berkali-kali dan tetap tidak bisa melunasinya, apakah saya bisa dipaksa menjual rumah saya untuk menutupi hutang itu?", "relevant_laws": ["Pasal 1234 KUHPerdata", "Pasal 1243 KUHPerdata", "Pasal 1767 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1234 relevan karena adanya kewajiban untuk membayar hutang. Pasal 1243 relevan karena adanya konsekuensi akibat tidak melunasi hutang tepat waktu yang mengharuskan pembayaran sisa hutang dan potensi penjualan jaminan. Pasal 1767 relevan karena adanya kesepakatan mengenai pembayaran bunga yang telah ditetapkan secara tertulis dalam perjanjian."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pemilik hutang mengakui menerima pinjaman sebesar 100 juta rupiah dari seorang pemberi hutang dengan jangka waktu 11 bulan dan kewajiban membayar pokok serta bunga secara sekaligus pada tanggal jatuh tempo. Namun, pada saat jatuh tempo, pemilik hutang gagal melunasi kewajiban tersebut meskipun telah menerima beberapa kali peringatan, sehingga terjadi sengketa. Sebagai upaya penyelesaian, pemberi hutang meminta agar sisa hutang dibayar sekaligus dan jika tidak dilunasi, maka agunan berupa tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan harus dijual melalui lelang untuk menutupi tunggakan tersebut.", "relevant_laws": ["Pasal 1234 KUHPerdata", "Pasal 1243 KUHPerdata", "Pasal 1767 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1234 relevan karena adanya perikatan untuk memberikan sesuatu (pembayaran hutang). Pasal 1243 relevan karena debitur tetap ingkar janji setelah lewat waktu yang ditentukan, sehingga wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Pasal 1767 relevan karena adanya kesepakatan mengenai bunga yang ditetapkan secara tertulis dalam perjanjian."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 25042, "completion_tokens": 1896}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_86_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya punya hutang ke teman yang sudah jatuh tempo tapi belum dibayar lunas, sekarang dia mau ambil jaminan tanah saya, apakah ini adil?", "relevant_laws": ["Pasal 1131 KUHPerdata", "Pasal 1243 KUHPerdata", "Pasal 1339 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1131 relevan karena tanah dijadikan jaminan untuk hutang pribadi. Pasal 1243 relevan karena hutang tidak dibayar sesuai waktu yang ditentukan. Pasal 1339 relevan karena perjanjian yang dibuat mengikat kedua belah pihak berdasarkan keadilan."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pemilik hutang dan pasangannya menandatangani perjanjian pinjaman dengan seorang pemberi pinjaman sebesar 150 juta rupiah dengan jangka waktu satu tahun, di mana tanah milik pemilik hutang dijadikan jaminan pelunasan. Setelah melewati waktu jatuh tempo, pemilik hutang gagal membayar angsuran secara tepat waktu, sehingga pemberi pinjaman berhak menagih seluruh hutang sekaligus dan menjual jaminan tanah tersebut sesuai kesepakatan yang telah ditandatangani sebelumnya.", "relevant_laws": ["Pasal 1131 KUHPerdata", "Pasal 1243 KUHPerdata", "Pasal 1339 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1131 relevan karena tanah digunakan sebagai jaminan untuk perikatan hutang. Pasal 1243 relevan karena terjadi keterlambatan pembayaran yang memicu kewajiban ganti rugi dan bunga. Pasal 1339 relevan karena kesepakatan mengenai penjualan jaminan mengikat kedua belah pihak berdasarkan prinsip keadilan."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 23809, "completion_tokens": 1696}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_88_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya punya hutang ke teman yang saya beri tanah sebagai jaminan, tapi sekarang dia minta jual tanah saya karena saya tidak bayar cicilan, apa yang harus saya lakukan?", "relevant_laws": ["Pasal 1131 KUHPerdata", "Pasal 1243 KUHPerdata", "Pasal 1339 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1131 relevan karena tanah yang diberikan sebagai jaminan menjadi milik jaminan untuk melunasi hutang. Pasal 1243 relevan karena tidak membayar cicilan dianggap ingkar janji yang mewajibkan ganti rugi. Pasal 1339 relevan karena kesepakatan awal mengikat kedua belah pihak untuk memenuhi kewajiban sesuai keadilan."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pemilik hutang memberikan tanah dan bangunan miliknya sebagai jaminan kepada seorang kreditur untuk melunasi pinjaman sebesar lima puluh juta rupiah dengan jangka waktu tiga tahun. Namun, pemilik hutang gagal membayar cicilan pokok dan bunga secara tepat waktu, sehingga terjadi tunggakan. Kreditur kemudian menuntut penjualan jaminan tersebut melalui lelang untuk menutupi sisa hutang yang belum lunas, namun proses eksekusi harus mengikuti prosedur hukum biasa karena jaminan tersebut tidak dibebani hak tanggungan resmi.", "relevant_laws": ["Pasal 1131 KUHPerdata", "Pasal 1243 KUHPerdata", "Pasal 1339 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1131 relevan karena tanah yang diserahkan berfungsi sebagai jaminan umum untuk melunasi perikatan hutang. Pasal 1243 relevan karena kegagalan membayar cicilan dianggap sebagai ingkar janji yang memunculkan kewajiban membayar biaya, kerugian, dan bunga. Pasal 1339 relevan karena kesepakatan awal mengenai jaminan dan kewajiban pembayaran mengikat kedua belah pihak secara hukum."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 24766, "completion_tokens": 1789}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_88_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya punya hutang ke teman yang tidak bisa dibayar sesuai janji, sekarang dia menuntut saya ganti rugi plus biaya tambahan karena saya gagal bayar tepat waktu?", "relevant_laws": ["Pasal 1236 KUHPerdata", "Pasal 1320 KUHPerdata", "Pasal 1365 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1320 relevan karena adanya perjanjian hutang piutang yang sah. Pasal 1236 berlaku karena debitur tidak mampu membayar barang (uang) sesuai waktu yang disepakati. Pasal 1365 diterapkan karena kegagalan bayar tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang harus digantikan."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pemilik bank swasta menandatangani perjanjian hutang dengan dua orang peminjam untuk mendapatkan dana pinjaman dengan jaminan tanah. Peminjam tersebut gagal membayar pokok dan bunga sesuai jadwal yang disepakati, sehingga terjadi pelanggaran janji. Akibatnya, pemilik bank menuntut sisa hutang yang belum lunas serta biaya tambahan sebagai ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat kegagalan pembayaran tersebut.", "relevant_laws": ["Pasal 1236 KUHPerdata", "Pasal 1320 KUHPerdata", "Pasal 1365 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1320 menjadi dasar karena adanya kesepakatan sah antara kedua belah pihak mengenai hutang dan jaminan. Pasal 1236 relevan karena peminjam tidak merawat kewajiban pembayaran hingga jatuh tempo, menyebabkan ketidakmampuan menyerahkan uang. Pasal 1365 diterapkan karena tindakan gagal bayar tersebut melanggar hukum dan menimbulkan kerugian materiil yang wajib digantikan oleh peminjam."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 20502, "completion_tokens": 1590}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_87_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya punya hutang ke bank karena kredit rumah, tapi sekarang saya sudah tidak bisa bayar lagi dan mereka ancam akan menjual tanah saya, apa yang harus saya lakukan?", "relevant_laws": ["Pasal 1243 KUHPerdata", "Pasal 1339 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1243 relevan karena menjelaskan konsekuensi hukum ketika seseorang gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai waktu yang ditentukan, yang memicu hak pihak lain untuk menuntut ganti rugi atau eksekusi jaminan. Pasal 1339 relevan karena mengikat segala kewajiban yang timbul dari perjanjian kredit, termasuk kewajiban membayar angsuran dan konsekuensi jika terjadi ingkar janji, meskipun tidak tertulis secara eksplisit dalam kontrak."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pemilik rumah yang mengambil kredit bulanan sebesar 100 juta rupiah dengan jangka waktu 3 tahun gagal memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga setiap bulannya. Karena ketidakmampuan membayar, pihak pemberi kredit melakukan penagihan berulang kali namun tanpa hasil, sehingga sisa tunggakan hutang mencapai lebih dari 104 juta rupiah. Pihak pemberi kredit kemudian mengajukan permohonan untuk menjual tanah yang dijadikan jaminan agunan guna melunasi hutang tersebut, mengingat debitur telah dinyatakan melakukan ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat.", "relevant_laws": ["Pasal 1243 KUHPerdata", "Pasal 1339 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1243 KUHPerdata menjadi dasar bagi pemberi kredit untuk menuntut pelunasan hutang dan eksekusi jaminan karena debitur telah melewati waktu pembayaran yang ditentukan dan tetap ingkar janji. Pasal 1339 KUHPerdata menjadi dasar bahwa kewajiban untuk melunasi hutang dan memberikan jaminan tanah mengikat kedua belah pihak berdasarkan sifat perjanjian dan keadilan, sehingga pihak debitur tidak dapat menolak kewajiban tersebut."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 23237, "completion_tokens": 1927}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_89_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya punya hutang ke teman yang sudah saya akui lewat surat, tapi sekarang saya tidak bisa bayar cicilan dan dia ancam akan menjual rumah saya, apa yang harus saya lakukan?", "relevant_laws": ["Pasal 1234 KUHPerdata", "Pasal 1238 KUHPerdata", "Pasal 1243 KUHPerdata", "Pasal 1320 KUHPerdata", "Pasal 1765 KUHPerdata", "Pasal 1767 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1234 dan 1320 relevan karena adanya perjanjian hutang piutang yang sah berdasarkan kesepakatan tertulis. Pasal 1238 dan 1243 berlaku karena terjadi keterlambatan pembayaran yang mengakibatkan hutang dianggap jatuh tempo dan timbul kewajiban membayar denda/bunga. Pasal 1765 dan 1767 relevan terkait adanya kesepakatan mengenai pembayaran bunga dalam perjanjian hutang tersebut."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pemilik bank swasta mengajukan tuntutan kepada sepasang suami istri yang telah menerima pinjaman modal usaha sebesar 150 juta rupiah dengan jaminan tanah dan bangunan. Pasangan suami istri tersebut menandatangani surat pengakuan hutang yang berisi janji untuk membayar cicilan pokok dan bunga secara bulanan, namun mereka gagal memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sejak Oktober 2019 hingga Mei 2023, menyebabkan tunggakan mencapai lebih dari 151 juta rupiah. Akibat ketidakmampuan melunasi hutang, pihak bank menuntut pelunasan sisa hutang pokok dan bunga serta memberikan kuasa untuk menjual aset jaminan milik pasangan suami istri tersebut guna menutupi kerugian yang timbul.", "relevant_laws": ["Pasal 1234 KUHPerdata", "Pasal 1238 KUHPerdata", "Pasal 1243 KUHPerdata", "Pasal 1320 KUHPerdata", "Pasal 1765 KUHPerdata", "Pasal 1767 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1234 dan 1320 menjadi dasar sah tidaknya perjanjian hutang piutang yang dibuat antara kedua belah pihak. Pasal 1238 dan 1243 mengatur mengenai keadaan di mana debitur dianggap lalai karena melewati waktu pembayaran yang ditentukan dan kewajiban membayar biaya, kerugian, serta bunga. Pasal 1765 dan 1767 relevan karena perjanjian tersebut mencakup klausul mengenai pembayaran bunga atas pinjaman yang diberikan."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 24066, "completion_tokens": 1867}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_8_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya punya hutang ke teman yang sudah jatuh tempo tapi dia nggak bayar, sekarang saya mau tahu apa yang harus saya lakukan?", "relevant_laws": ["Pasal 1234 KUHPerdata", "Pasal 1243 KUHPerdata", "Pasal 1765 KUHPerdata", "Pasal 1767 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1234 relevan karena mengatur kewajiban untuk membayar hutang. Pasal 1243 relevan karena menyangkut ganti rugi akibat tidak memenuhi kewajiban tepat waktu. Pasal 1765 dan 1767 relevan karena kasus ini melibatkan pinjaman uang dengan kesepakatan pembayaran bunga."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pemilik bank memberikan pinjaman uang kepada seorang individu dengan jaminan sertifikat tanah, namun individu tersebut gagal membayar pokok dan bunga sesuai jadwal yang disepakati. Setelah beberapa kali diingatkan, individu tersebut tetap tidak melunasi hutang, sehingga pemilik bank menuntut pembayaran tunggakan pokok, bunga, serta denda sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami.", "relevant_laws": ["Pasal 1234 KUHPerdata", "Pasal 1243 KUHPerdata", "Pasal 1765 KUHPerdata", "Pasal 1767 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1234 relevan karena mengatur kewajiban memberikan sesuatu (membayar hutang). Pasal 1243 relevan karena menyangkut kewajiban mengganti kerugian akibat ingkar janji. Pasal 1765 dan 1767 relevan karena kasus ini melibatkan perjanjian pinjaman uang dengan kesepakatan pembayaran bunga."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 21652, "completion_tokens": 1575}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_8_Pdt.G_2024_PN_Pti.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya punya tanah tapi orang lain malah bangun rumah di atasnya dan janji tukar tanah malah dibatalkan, apa yang harus saya lakukan?", "relevant_laws": ["Pasal 1365 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena pihak lain melakukan perbuatan melawan hukum dengan membangun di atas tanah milik saya tanpa hak, sehingga wajib mengganti kerugian yang timbul."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pemilik tanah mengajukan sengketa karena pihak lain membangun rumah permanen di atas lahan miliknya tanpa izin dan menolak memenuhi janji tukar tanah yang pernah diucapkan. Setelah upaya penyelesaian damai gagal, pemilik tanah menuntut pengembalian lahan, pengosongan bangunan, serta pembayaran ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil yang diderita akibat perbuatan tersebut.", "relevant_laws": ["Pasal 1365 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena perbuatan membangun di atas tanah orang lain tanpa hak dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian yang disebabkan."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 25181, "completion_tokens": 1306}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_88_Pdt.G_2022_PN_Pti.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya punya hutang ke koperasi yang sudah saya sepakati lunasi di tanggal tertentu, tapi saya sudah bayar sesuai kesepakatan terakhir dan mereka malah menuntut jumlah yang lebih besar, apa yang harus saya lakukan?", "relevant_laws": ["Pasal 1338 KUHPerdata", "Pasal 1238 KUHPerdata", "Pasal 1243 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1338 relevan karena kesepakatan terakhir menjadi acuan yang mengikat kedua belah pihak. Pasal 1238 relevan karena adanya ketidakhadiran pembayaran pada waktu yang ditentukan. Pasal 1243 relevan karena adanya tuntutan ganti rugi akibat ketidakpatuhan terhadap kewajiban pembayaran."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pemilik koperasi memberikan pinjaman kepada seorang nasabah dengan jaminan sertifikat tanah. Nasas tersebut gagal membayar angsuran secara rutin selama beberapa tahun dan tidak melunasi hutang sesuai kesepakatan terakhir yang dibuat. Setelah beberapa kali diminta untuk melunasi, nasabah tetap menolak membayar sesuai kesepakatan baru, sehingga pihak koperasi menuntut penyelesaian hutang berdasarkan nilai kesepakatan terakhir tersebut.", "relevant_laws": ["Pasal 1338 KUHPerdata", "Pasal 1238 KUHPerdata", "Pasal 1243 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1338 relevan karena kesepakatan terakhir menjadi hukum bagi kedua belah pihak. Pasal 1238 relevan karena adanya ketidakhadiran pembayaran pada waktu yang ditentukan. Pasal 1243 relevan karena adanya tuntutan ganti rugi akibat ketidakpatuhan terhadap kewajiban pembayaran."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 30299, "completion_tokens": 1629}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_8_Pdt.G_2023_PN_Pti.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya beli tanah dari teman tapi dia cuma kasih dua sertifikat padahal janji kasih lima, uang sudah saya lunasi semua, sekarang dia malah bilang saya belum bayar lengkap dan mau denda, apa yang harus saya lakukan?", "relevant_laws": ["Pasal 1365 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena menyangkut perbuatan yang melanggar kesepakatan dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang telah membayar sesuai janji."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pembeli tanah telah melunasi pembayaran sesuai perjanjian jual beli dengan penjual, namun penjual hanya menyerahkan sebagian sertifikat tanah yang dijanjikan dan menolak menyerahkan sisanya dengan alasan pembeli belum melunasi kewajiban. Sengketa ini berpusat pada ketidaksesuaian pelaksanaan perjanjian yang merugikan pembeli.", "relevant_laws": ["Pasal 1365 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena menyangkut perbuatan yang melanggar kesepakatan dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang telah membayar sesuai janji."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 50099, "completion_tokens": 2399}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_91_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya punya hutang ke teman yang sudah saya akui lewat surat, tapi sekarang saya tidak bisa bayar angsuran tepat waktu dan dia ingin menjual tanah saya sebagai jaminan, apa yang harus saya lakukan?", "relevant_laws": ["Pasal 1131 KUHPerdata", "Pasal 1243 KUHPerdata", "Pasal 1339 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1131 relevan karena tanah dijadikan jaminan atas hutang pribadi. Pasal 1243 relevan karena adanya keterlambatan pembayaran yang menyebabkan kerugian. Pasal 1339 relevan karena kewajiban yang timbul dari kesepakatan yang adil dan sesuai kebiasaan."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pemilik hutang mengakui adanya kewajiban pembayaran kepada seorang kreditur berdasarkan surat perjanjian, namun gagal memenuhi kewajiban tersebut secara tepat waktu dan jumlah, sehingga menyebabkan hutang menjadi macet dan menimbulkan kerugian bagi kreditur. Sebagai konsekuensi, kreditur berhak untuk melunasi sisa hutang dan menjual aset tanah milik debitur sebagai jaminan pelunasan jika hutang tidak dibayar setelah putusan menjadi final.", "relevant_laws": ["Pasal 1131 KUHPerdata", "Pasal 1243 KUHPerdata", "Pasal 1339 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1131 relevan karena tanah digunakan sebagai jaminan atas perikatan hutang. Pasal 1243 relevan karena debitur tetap ingkar janji meskipun telah dinyatakan lalai, menyebabkan biaya, kerugian, dan bunga. Pasal 1339 relevan karena kewajiban menjual agunan didasarkan pada sifat persetujuan yang menuntut keadilan."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 22662, "completion_tokens": 1556}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_8_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya punya hutang ke teman yang sudah lewat jatuh temponya, tapi saya belum bisa bayar lunas, apakah saya harus bayar denda atau bunga tambahan karena telat?", "relevant_laws": ["Pasal 1234 KUHPerdata", "Pasal 1243 KUHPerdata", "Pasal 1250 KUHPerdata", "Pasal 1338 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1234 relevan karena adanya kewajiban membayar hutang. Pasal 1243 dan 1250 relevan karena adanya keterlambatan pembayaran yang mewajibkan pembayaran bunga atau kerugian. Pasal 1338 relevan karena perjanjian hutang yang dibuat harus dilaksanakan dengan itikad baik."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pemilik bank swasta menagih sisa hutang kepada dua nasabah yang telah gagal membayar angsuran pokok dan bunga sesuai jadwal yang disepakati dalam perjanjian kredit. Karena nasabah tersebut tidak melunasi kewajiban mereka tepat waktu, bank tersebut menuntut pembayaran sisa hutang pokok dan bunga serta hak untuk menjual tanah yang dijaminkan oleh pihak ketiga sebagai jaminan pelunasan hutang.", "relevant_laws": ["Pasal 1234 KUHPerdata", "Pasal 1243 KUHPerdata", "Pasal 1250 KUHPerdata", "Pasal 1320 KUHPerdata", "Pasal 1338 KUHPerdata", "Pasal 1765 KUHPerdata", "Pasal 1767 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1234 menjadi dasar adanya kewajiban membayar hutang. Pasal 1243 dan 1250 mengatur tentang konsekuensi wanprestasi berupa pembayaran bunga dan kerugian akibat keterlambatan. Pasal 1320 memastikan sah tidaknya perjanjian kredit yang dibuat. Pasal 1338 menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 1765 dan 1767 mengatur mengenai hak untuk menetapkan bunga dalam perjanjian pinjaman uang."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 25988, "completion_tokens": 1902}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_90_Pdt.G_2022_PN_Pti.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya dianiaya teman bisnis yang memaksa saya mengakui hutang 800 juta menjadi 6 miliar dan dipaksa tanda tangan jual beli kapal padahal kapal itu dijampin bank, apa yang harus saya lakukan?", "relevant_laws": ["Pasal 1365 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena terdapat dugaan perbuatan melawan hukum berupa pemaksaan kehendak, pengakuan hutang yang tidak sesuai fakta, dan pembuatan akta jual beli yang cacat karena dilakukan tanpa itikad baik dan melanggar hak jaminan pihak ketiga."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pemilik kapal nelayan yang memiliki hutang sebesar 800 juta rupiah kepada seorang rekan bisnis, dipaksa oleh rekan tersebut untuk mengakui hutang sebesar 6 miliar rupiah dan dipaksa menandatangani akta jual beli atas dua kapal miliknya di hadapan notaris, padahal kapal-kapal tersebut masih menjadi jaminan bagi bank pemberi pinjaman modal usaha.", "relevant_laws": ["Pasal 1365 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena tindakan pemaksaan pengakuan hutang yang tidak wajar dan pembuatan akta jual beli yang dilakukan tanpa itikad baik serta melanggar hak jaminan pihak ketiga merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 56083, "completion_tokens": 3156}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_93_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya punya hutang ke bank yang sudah saya anggap lunas, tapi tiba-tiba mereka menuntut saya bayar sisa uang plus denda lagi, apa benar saya harus patuh?", "relevant_laws": ["Pasal 1243 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena menyangkut kewajiban membayar biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak terpenuhinya janji pembayaran sesuai waktu yang ditentukan dalam perjanjian."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pemilik hutang yang telah menandatangani perjanjian kredit dengan bank mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga secara tepat waktu, sehingga terjadi tunggakan yang terus bertambah meskipun telah diberikan beberapa peringatan untuk segera melunasinya, hingga akhirnya pihak bank menuntut pelunasan total sisa hutang beserta denda yang terakumulasi.", "relevant_laws": ["Pasal 1243 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena mengatur konsekuensi hukum berupa kewajiban membayar ganti rugi dan bunga bagi pihak yang gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai jadwal yang disepakati dalam perjanjian."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 21348, "completion_tokens": 1594}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_90_Pdt.G_2023_PN_Pti.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya punya sertifikat tanah tapi bank bilang saya sudah pinjam uang dan mau dilelang, padahal saya tidak pernah tanda tangan perjanjian itu, apa yang harus saya lakukan?", "relevant_laws": ["Pasal 1320 KUHPerdata", "Pasal 1338 KUHPerdata", "Pasal 1340 KUHPerdata", "Pasal 1365 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1320 relevan karena sengketa berpusat pada apakah perjanjian utang-piutang sah dibuat tanpa persetujuan (kesepakatan) dari pemilik tanah. Pasal 1338 dan 1340 terkait dengan batasan berlakunya perjanjian hanya bagi para pihak yang membuatnya dan tidak boleh merugikan pihak ketiga yang tidak setuju. Pasal 1365 relevan karena tuntutan ganti rugi didasarkan pada klaim perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pemilik tanah mengajukan sengketa terhadap sebuah bank dan lembaga pencatat tanah karena bank hendak melakukan lelang atas tanahnya sebagai jaminan utang, padahal pemilik tanah tersebut menyanggah bahwa ia tidak pernah menandatangani perjanjian kredit dan menganggap lelang tersebut tidak sah. Bank membantah bahwa pemilik tanah adalah pihak yang berutang dan telah menyerahkan jaminan, sementara pemilik tanah menuntut pembatalan lelang serta ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat proses tersebut.", "relevant_laws": ["Pasal 1320 KUHPerdata", "Pasal 1338 KUHPerdata", "Pasal 1340 KUHPerdata", "Pasal 1365 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1320 menjadi dasar untuk menilai keabsahan perjanjian yang disangkal oleh pemilik tanah karena tidak adanya kesepakatan. Pasal 1338 dan 1340 digunakan untuk menegaskan bahwa perjanjian utang-piutang hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak dapat memaksa pihak ketiga yang tidak setuju. Pasal 1365 menjadi dasar tuntutan ganti rugi jika tindakan bank dianggap melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi pemilik tanah."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 44499, "completion_tokens": 2599}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_94_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya punya hutang ke teman lama saya dulu sebesar 12 juta yang sudah saya tandatangani bukti hutang, tapi sekarang dia malah minta saya bayar 100 juta karena harga tanahnya, padahal kita sepakat hanya 12 juta, apa yang harus saya lakukan?", "relevant_laws": ["Pasal 1338 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena kesepakatan hutang yang ditandatangani sebelumnya harus dipatuhi sesuai nilai yang disepakati, dan pihak lain tidak boleh mengubah nilai hutang sepihak tanpa persetujuan."}, "summarized_case": {"text": "Seorang istri yang bertindak sebagai ahli waris dari almarhum Muin Abadi bersengketa dengan para ahli waris dari almarhum Abdullah Rozaq terkait hutang piutang sebesar 12 juta rupiah yang telah dibuktikan dengan akta pengakuan hutang. Hutang tersebut dijamin dengan sertifikat tanah yang dibebani hak tanggungan, namun pihak berutang menolak membayar sesuai nilai hutang asli dan justru diminta melunasi sebesar 100 juta rupiah sesuai nilai tanah, yang dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan awal.", "relevant_laws": ["Pasal 1338 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena kesepakatan hutang yang dibuat secara tertulis harus dilaksanakan sesuai isi perjanjian dan tidak dapat diubah sepihak oleh salah satu pihak."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 18547, "completion_tokens": 1551}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_93_Pdt.G_2023_PN_Pti.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya bingung, kalau tanah saya diwarisi dari orang tua tapi sertifikat malah diterbitkan atas nama orang lain lewat hibah dan jual beli, apakah saya bisa menuntut pembatalannya?", "relevant_laws": [], "reasoning": "Kasus ini tidak relevan dengan KUHPerdata karena inti sengketa adalah kompetensi pengadilan (Perdata vs Tata Usaha Negara) terkait penerbitan sertifikat oleh instansi negara, bukan sengketa perikatan atau hak milik antar pribadi murni."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pewaris tanah yang merasa hak miliknya dirugikan karena sertifikat atas tanah tersebut diterbitkan atas nama pihak lain melalui serangkaian akta hibah dan jual beli, mengajukan gugatan untuk membatalkan penerbitan sertifikat tersebut. Namun, pihak yang digugat berargumen bahwa sengketa ini menyangkut tindakan penerbitan sertifikat oleh instansi negara sehingga harus diselesaikan di pengadilan tata usaha negara, bukan pengadilan perdata. Majelis hakim kemudian menyatakan bahwa pengadilan perdata tidak berwenang mengadili perkara ini karena menyangkut keputusan tata usaha negara, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.", "relevant_laws": [], "reasoning": "Kasus ini tidak relevan dengan KUHPerdata karena fokus utamanya adalah kompetensi absolut pengadilan (Perdata vs Tata Usaha Negara) dan tindakan pemerintah (penerbitan sertifikat), bukan hubungan hukum perdata antar pihak swasta seperti jual beli, hibah, atau perbuatan melawan hukum murni."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 59798, "completion_tokens": 3199}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_95_Pdt.G_2022_PN_Pti.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya punya hutang ke teman yang sudah saya akui lewat surat, tapi sekarang saya tidak bisa bayar lagi dan dia mau ambil tanah saya sebagai jaminan, apa yang harus saya lakukan?", "relevant_laws": ["Pasal 1234 KUHPerdata", "Pasal 1238 KUHPerdata", "Pasal 1243 KUHPerdata", "Pasal 1765 KUHPerdata", "Pasal 1767 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1234 relevan karena adanya kewajiban membayar hutang. Pasal 1238 dan 1243 relevan karena terjadi keterlambatan pembayaran yang menyebabkan hutang dianggap jatuh tempo dan menimbulkan biaya tambahan. Pasal 1765 dan 1767 relevan karena adanya kesepakatan mengenai pembayaran bunga atas pinjaman tersebut."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pemilik hutang mengakui adanya kewajiban pembayaran sebesar Rp 75 juta kepada seorang pemberi pinjaman dengan jangka waktu 4 tahun, di mana tanah dan bangunan menjadi jaminan pelunasan. Namun, pemilik hutang gagal membayar angsuran mulai bulan April 2022 hingga tunggakan mencapai lebih dari Rp 73 juta pada November 2022, termasuk pokok dan bunga yang disepakati sebesar 1,83% per bulan. Pemberi pinjaman telah melakukan upaya penagihan berulang kali, namun pemilik hutang tetap tidak memenuhi kewajibannya, sehingga pemberi pinjaman menuntut pelunasan sisa hutang sekaligus serta pembayaran biaya perkara.", "relevant_laws": ["Pasal 1234 KUHPerdata", "Pasal 1238 KUHPerdata", "Pasal 1243 KUHPerdata", "Pasal 1765 KUHPerdata", "Pasal 1767 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1234 relevan karena adanya perikatan untuk memberikan sesuatu (pembayaran hutang). Pasal 1238 dan 1243 relevan karena debitur dinyatakan lalai karena melewati waktu pembayaran yang ditentukan dan tetap tidak memenuhi kewajiban, sehingga dikenai biaya, kerugian, dan bunga. Pasal 1765 dan 1767 relevan karena perjanjian tersebut menyertakan klausul mengenai pembayaran bunga atas pinjaman uang."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 23343, "completion_tokens": 1832}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_97_Pdt.G_2023_PN_Pti.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya pinjam uang ke teman usaha dulu, tapi sekarang dia bilang mau balikkan sertifikat tanah saya yang dijaminkan, padahal dia sudah punya hak tanggungan di bank lain, gimana dong?", "relevant_laws": ["Pasal 1320 KUHPerdata", "Pasal 1137 KUHPerdata", "Pasal 1264 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1320 relevan karena sengketa berawal dari kesepakatan meminjam uang dan menjaminkan aset. Pasal 1137 relevan karena terjadi ingkar janji atas kewajiban mengembalikan pinjaman. Pasal 1264 relevan karena adanya sengketa mengenai hak atas jaminan (sertifikat tanah) yang menjadi objek perikatan."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pemilik usaha perikanan meminjam modal dari seorang teman sebisanya sebesar tiga miliar rupiah dengan kesepakatan menjaminkan lima sertifikat hak miliknya. Setelah terjadi sengketa mengenai pelunasan utang, pihak yang meminjamkan menuntut pengembalian sertifikat tersebut, sementara pihak yang meminjam mengakui pernah menjaminkannya namun menyatakan sertifikat tersebut sudah diikat dengan hak tanggungan oleh bank lain jauh sebelumnya.", "relevant_laws": ["Pasal 1320 KUHPerdata", "Pasal 1137 KUHPerdata", "Pasal 1264 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1320 relevan karena kasus ini berpusat pada pembentukan dan keberlakuan perjanjian utang piutang serta perjanjian jaminan. Pasal 1137 relevan karena terdapat dugaan ingkar janji terhadap kewajiban membayar pokok pinjaman. Pasal 1264 relevan karena terjadi perselisihan mengenai kepemilikan dan hak atas benda yang dijadikan jaminan."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 38993, "completion_tokens": 2222}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_98_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya punya hutang ke teman yang sudah saya janjikan cicilannya tiap bulan, tapi saya berhenti bayar sejak awal tahun lalu dan sekarang dia menuntut saya ganti rugi plus denda, apakah saya benar-benar wajib membayar semuanya termasuk bunganya?", "relevant_laws": ["Pasal 1243 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena mengatur kewajiban debitur untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga ketika tidak memenuhi janji pembayaran yang telah disepakati dalam waktu yang ditentukan."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pemilik bank swasta mengajukan tuntutan kepada seorang nasabah pribadi yang gagal membayar cicilan pinjaman sesuai jadwal yang disepakati dalam perjanjian kredit. Nasabah tersebut telah mengirimkan surat peringatan beberapa kali namun tetap tidak melunasi tunggakan pokok dan bunga yang menumpuk hingga mencapai ratusan juta rupiah, sehingga pemilik bank meminta pembayaran total hutang serta pelelangan jaminan tanah milik nasabah jika hutang tidak dibayar.", "relevant_laws": ["Pasal 1243 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena kasus ini menyangkut ingkar janji oleh debitur yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga sesuai waktu yang ditentukan dalam perjanjian, sehingga menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian dan bunga."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 20342, "completion_tokens": 1564}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_99_Pdt.G_2023_PN_Pti.pdf", "humanized_query": {"text": "Kenapa sertifikat tanah saya yang sudah saya bayar pajaknya selama bertahun-tahun tiba-tiba tertutup sertifikat orang lain tanpa saya tahu, dan bagaimana cara saya menuntut kembali hak saya?", "relevant_laws": ["Pasal 1365 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena terjadi perbuatan melawan hukum di mana pihak lain membangun dan mendaftarkan sertifikat atas tanah yang sebenarnya dimiliki oleh pengadu, sehingga menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi pemilik asli."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pemilik tanah yang telah membayar pajak tahunan atas sebidang tanah merasa haknya dilanggar ketika pihak lain membangun bangunan dan kemudian mendapatkan sertifikat atas tanah tersebut tanpa sepengetahuan pemilik asli. Proses pengukuran dan penerbitan sertifikat dilakukan secara sepihak, menutup akses pemilik asli, dan menyebabkan kerugian karena tanah tersebut tidak dapat digunakan atau disertifikatkan sesuai hak aslinya.", "relevant_laws": ["Pasal 1365 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena tindakan pihak lain yang membangun dan mendaftarkan sertifikat atas tanah orang lain tanpa izin merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi pemilik asli, sehingga mewajibkan pihak tersebut untuk mengganti kerugian."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 17390, "completion_tokens": 1515}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_96_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya punya hutang ke teman yang sudah lewat tanggal bayar, tapi saya belum bisa lunas, apakah saya harus bayar denda dan boleh dia jual aset saya kalau saya tidak bayar?", "relevant_laws": ["Pasal 1234 KUHPerdata", "Pasal 1238 KUHPerdata", "Pasal 1243 KUHPerdata", "Pasal 1250 KUHPerdata", "Pasal 1320 KUHPerdata", "Pasal 1765 KUHPerdata", "Pasal 1767 KUHPerdata", "Pasal 1131 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1234 mengatur kewajiban membayar uang, Pasal 1238 tentang kapan dianggap gagal bayar, Pasal 1243 dan 1250 mengenai denda karena keterlambatan, Pasal 1320 syarat perjanjian sah, Pasal 1765 dan 1767 tentang bunga pinjaman, serta Pasal 1131 tentang jaminan aset sebagai pelunasan utang."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pemilik bank berhadapan dengan sepasang suami istri yang mengakui menerima pinjaman uang namun gagal melunasinya sesuai jadwal yang disepakati. Karena gagal membayar pokok dan bunga tepat waktu, pihak bank menuntut sisa hutang ditambah denda keterlambatan. Selain itu, sepasang suami istri lain yang merupakan pemilik tanah memberikan jaminan dan kuasa menjual tanah tersebut jika debitur utama tidak melunasi utang mereka.", "relevant_laws": ["Pasal 1234 KUHPerdata", "Pasal 1238 KUHPerdata", "Pasal 1243 KUHPerdata", "Pasal 1250 KUHPerdata", "Pasal 1320 KUHPerdata", "Pasal 1765 KUHPerdata", "Pasal 1767 KUHPerdata", "Pasal 1131 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1234 menjadi dasar kewajiban membayar uang, Pasal 1238 menetapkan waktu jatuh tempo sebagai indikator ingkar janji, Pasal 1243 dan 1250 mengatur kewajiban membayar denda akibat keterlambatan pembayaran, Pasal 1320 memastikan perjanjian pinjaman sah secara hukum, Pasal 1765 dan 1767 mengatur hak atas bunga pinjaman, serta Pasal 1131 menegaskan bahwa tanah sebagai jaminan menjadi pelunasan utang jika debitur gagal bayar."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 25344, "completion_tokens": 2081}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_9_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya punya hutang ke teman yang saya beri tanah sebagai jaminan, tapi sekarang dia gagal bayar dan dia minta saya menjual tanah saya untuk menutupi hutang itu, apakah ini adil?", "relevant_laws": ["Pasal 1131 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena mengatur bahwa barang milik debitur (dalam kasus ini, tanah yang dijaminkan) menjadi jaminan untuk melunasi perikatan hutang yang dibuatnya, sehingga pemilik hutang berhak menjual jaminan tersebut jika terjadi ingkar janji."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pemilik bank swasta memberikan pinjaman uang kepada sepasang suami istri dengan syarat tanah milik mereka dijadikan jaminan pelunasan. Ketika pasangan suami istri tersebut gagal membayar cicilan sesuai jadwal, pihak pemberi pinjaman menggunakan hak untuk menjual tanah jaminan tersebut guna menutupi sisa hutang yang belum dibayar.", "relevant_laws": ["Pasal 1131 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena menetapkan bahwa barang milik debitur menjadi jaminan otomatis untuk melunasi perikatan perorangan, yang menjadi dasar hukum bagi pemberi pinjaman untuk menjual agunan ketika debitur ingkar janji."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 20488, "completion_tokens": 1571}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_94_Pdt.G_2023_PN_Pti.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya punya tanah warisan dari orang tua yang sudah saya serahkan ke pihak lain sejak puluhan tahun lalu, tapi sekarang mereka malah mengklaim itu hak mereka dan saya khawatir hak saya hilang karena sudah lewat waktu. Apa yang harus saya lakukan?", "relevant_laws": ["Pasal 1365 KUHPerdata", "Pasal 1967 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1365 KUHPerdata relevan karena pihak lain diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengambil alih tanah tanpa hak yang sah, sedangkan Pasal 1967 KUHPerdata relevan karena sengketa ini melibatkan isu apakah hak atas tanah tersebut sudah kadaluarsa karena telah dikuasai selama lebih dari tiga puluh tahun.", "summarized_case": {"text": "Empat saudara kandung yang merupakan ahli waris sah dari seorang almarhum mencoba menuntut kembali sebidang tanah yang dulunya milik orang tua mereka, namun tanah tersebut telah dikuasai oleh seorang pria sejak tahun 1980 melalui intimidasi dan pengusiran. Pihak yang menguasai tanah tersebut mengklaim kepemilikannya berdasarkan pembelian secara adat pada tahun 1955 dan pembayaran pajak selama puluhan tahun, sementara para ahli waris menyanggah hal tersebut dan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah warisan sah yang telah mereka kuasai secara turun-temurun. Sengketa ini berpusat pada bukti kepemilikan, sejarah transaksi tanah, serta apakah hak para ahli waris telah kadaluarsa karena tanah tersebut telah dikuasai oleh pihak lain selama lebih dari tiga puluh tahun tanpa adanya penyelesaian yang jelas.", "relevant_laws": ["Pasal 1365 KUHPerdata", "Pasal 1967 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1365 KUHPerdata relevan karena terdapat dugaan perbuatan melawan hukum berupa pengambilan tanah secara paksa yang menimbulkan kerugian bagi para ahli waris, sedangkan Pasal 1967 KUHPerdata relevan karena salah satu pihak mengajukan argumen bahwa tuntutan hak atas tanah tersebut telah kadaluarsa karena telah melewati batas waktu tiga puluh tahun sejak tanah tersebut dikuasai oleh pihak lain.", "humanized_query": {"text": "Saya punya tanah warisan dari orang tua yang sudah saya serahkan ke pihak lain sejak puluhan tahun lalu, tapi sekarang mereka malah mengklaim itu hak mereka dan saya khawatir hak saya hilang karena sudah lewat waktu. Apa yang harus saya lakukan?", "relevant_laws": ["Pasal 1365 KUHPerdata", "Pasal 1967 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1365 KUHPerdata relevan karena pihak lain diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengambil alih tanah tanpa hak yang sah, sedangkan Pasal 1967 KUHPerdata relevan karena sengketa ini melibatkan isu apakah hak atas tanah tersebut sudah kadaluarsa karena telah dikuasai selama lebih dari tiga puluh tahun.", "summarized_case": {"text": "Empat saudara kandung yang merupakan ahli waris sah dari seorang almarhum mencoba menuntut kembali sebidang tanah yang dulunya milik orang tua mereka, namun tanah tersebut telah dikuasai oleh seorang pria sejak tahun 1980 melalui intimidasi dan pengusiran. Pihak yang menguasai tanah tersebut mengklaim kepemilikannya berdasarkan pembelian secara adat pada tahun 1955 dan pembayaran pajak selama puluhan tahun, sementara para ahli waris menyanggah hal tersebut dan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah warisan sah yang telah mereka kuasai secara turun-temurun. Sengketa ini berpusat pada bukti kepemilikan, sejarah transaksi tanah, serta apakah hak para ahli waris telah kadaluarsa karena tanah tersebut telah dikuasai oleh pihak lain selama lebih dari tiga puluh tahun tanpa adanya penyelesaian yang jelas.", "relevant_laws": ["Pasal 1365 KUHPerdata", "Pasal 1967 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1365 KUHPerdata relevan karena terdapat dugaan perbuatan melawan hukum berupa pengambilan tanah secara paksa yang menimbulkan kerugian bagi para ahli waris, sedangkan Pasal 1967 KUHPerdata relevan karena salah satu pihak mengajukan argumen bahwa tuntutan hak atas tanah tersebut telah kadaluarsa karena telah melewati batas waktu tiga puluh tahun sejak tanah tersebut dikuasai oleh pihak lain."}}}}, "summarized_case": null, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 42792, "completion_tokens": 3103}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PTA_SURABAYA_Nomor_0059_Pdt.G_2016_PTA.Sby..pdf", "humanized_query": {"text": "Saya bingung, kalau tanah itu awalnya warisan dari suami saya tapi sekarang dia bilang itu harta bersama, siapa yang harus membuktikan mana yang benar?", "relevant_laws": ["Pasal 1865 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena dalam sengketa ini, salah satu pihak mengklaim tanah tersebut adalah harta bersama, sementara pihak lain menyanggah bahwa itu adalah harta warisan. Sesuai pasal tersebut, siapa yang mengajukan klaim tertentu (hak atau peristiwa) wajib membuktikan kebenarannya."}, "summarized_case": {"text": "Seorang istri bersengketa dengan saudara-saudara kandung dan seibu dari suaminya yang telah meninggal, terkait kepemilikan dua bidang tanah. Istri mengklaim tanah tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama pernikahan, sedangkan saudara-saudara suami bersikeras bahwa tanah tersebut adalah harta warisan dari orang tua suami. Sengketa ini berujung pada pembatalan putusan sebelumnya yang menyatakan tanah sebagai harta bersama, dan akhirnya ditetapkan sebagai harta warisan dengan pembagian persentase yang jelas antar ahli waris.", "relevant_laws": ["Pasal 1865 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena inti dari perselisihan adalah beban pembuktian. Pihak yang mengklaim tanah sebagai harta bersama harus membuktikan adanya peristiwa tertentu (seperti jog-jogan atau nyusuki) yang mengubah status warisan menjadi harta bersama. Karena tidak ada bukti peristiwa tersebut, klaim harta bersama tidak terbukti."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 18911, "completion_tokens": 1587}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PTA_SURABAYA_Nomor_0267_Pdt.G_2015_PTA.Sby.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya punya tanah dan rumah yang saya lelang sendiri karena ada janji di kontrak kalau bisa diambil langsung, tapi sekarang saya malah dipaksa bayar ganti rugi karena prosesnya dianggap salah, apakah ini adil?", "relevant_laws": ["Pasal 1365 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena kasus ini menyangkut perbuatan yang melanggar kesepakatan atau hukum yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain, yang dalam konteks ini adalah sengketa mengenai eksekusi hak milik berdasarkan klausul perjanjian."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pemilik tanah mengajukan tuntutan kepada pihak bank syariah karena merasa dirugikan akibat proses lelang atas aset miliknya yang dianggap dilakukan secara prematur dan tidak sesuai prosedur yang disepakati, meskipun bank berargumen bahwa eksekusi berdasarkan klausul perjanjian dalam kontrak adalah sah.", "relevant_laws": ["Pasal 1365 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena inti sengketa adalah mengenai perbuatan yang dianggap melanggar hukum atau kesepakatan yang menimbulkan kerugian bagi pemilik aset, sehingga menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 16575, "completion_tokens": 1538}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PT_KEPULAUAN_RIAU_Nomor_4_PDT_2026_PT_TPG.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya beli ruko di tahun 2021 dan sudah bayar DP enam kali, tapi penjual tidak mau lunasi sisa uang sesuai janji, sekarang saya bingung harus gimana?", "relevant_laws": ["Pasal 1320 KUHPerdata", "Pasal 1333 KUHPerdata", "Pasal 1338 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1320 relevan karena adanya kesepakatan jual beli yang menjadi dasar hubungan hukum. Pasal 1333 relevan karena objek perjanjian berupa ruko yang jenisnya telah ditentukan. Pasal 1338 relevan karena perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai kesepakatan."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pembeli telah melakukan pembayaran uang muka sebanyak enam kali cicilan untuk pembelian sebuah ruko berdasarkan perjanjian yang dibuat pada Desember 2021, namun penjual gagal melunasi sisa pembayaran sesuai jadwal yang disepakati. Setelah beberapa kali diingatkan melalui surat, penjual tetap tidak memenuhi kewajibannya hingga pembeli merasa dirugikan dan mengajukan sengketa.", "relevant_laws": ["Pasal 1320 KUHPerdata", "Pasal 1333 KUHPerdata", "Pasal 1338 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1320 relevan karena adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual yang membentuk perikatan. Pasal 1333 relevan karena objek perjanjian berupa ruko yang jenisnya telah ditentukan. Pasal 1338 relevan karena perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai kesepakatan."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 23192, "completion_tokens": 1657}, "error": null}
+{"filename": "putusan_mkri_10390_1716271475.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya bingung, kalau saya kasih kuasa ke orang lain buat urus sesuatu, tapi dia malah bikin masalah di luar yang saya minta, apa hukumannya?", "relevant_laws": ["Pasal 1792 KUHPerdata", "Pasal 1797 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1792 relevan karena mengatur tentang pemberian kuasa kepada orang lain untuk bertindak atas nama pemberi kuasa. Pasal 1797 relevan karena mengatur larangan bagi penerima kuasa untuk melakukan tindakan yang melampaui wewenang yang diberikan kepadanya."}, "summarized_case": {"text": "", "relevant_laws": [], "reasoning": ""}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 56865, "completion_tokens": 2960}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PT_MEDAN_Nomor_88_PDT_2026_PT_MDN.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya punya masalah dengan perusahaan asuransi yang menolak membayar klaim kematian saya karena mereka bilang penyakit itu muncul kurang dari 90 hari sejak saya daftar, padahal saya sudah kasih somasi tapi mereka bilang itu cuma ancaman, apa yang harus saya lakukan?", "relevant_laws": ["Pasal 1338 KUHPerdata", "Pasal 1365 KUHPerdata", "Pasal 1865 KUHPerdata", "Pasal 1925 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1338 relevan karena sengketa berpusat pada penafsiran dan pelaksanaan perjanjian asuransi. Pasal 1365 relevan karena pihak asuransi diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan menolak klaim tanpa alasan yang sah. Pasal 1865 relevan terkait kewajiban pembuktian atas hak dan peristiwa yang diklaim. Pasal 1925 relevan karena pengakuan atau bukti-bukti yang diberikan di hadapan hakim menjadi dasar penyelesaian."}, "summarized_case": {"text": "Seorang nasabah mengajukan klaim asuransi jiwa atas kematian istrinya, namun ditolak oleh perusahaan asuransi dengan alasan kematian terjadi akibat penyakit dalam kurun waktu 90 hari sejak masa kepesertaan dimulai, padahal kematian terjadi pada hari yang sama dengan keluhan sakit perut yang dialami 51 hari setelah pendaftaran. Nasabah kemudian mengajukan gugatan karena merasa penolakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, sementara perusahaan asuransi berargumen bahwa penolakan klaim sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian dan bahwa nasabah belum menyelesaikan sengketa melalui musyawarah atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa sesuai syarat dalam polis dan perjanjian pembiayaan.", "relevant_laws": ["Pasal 1338 KUHPerdata", "Pasal 1365 KUHPerdata", "Pasal 1865 KUHPerdata", "Pasal 1925 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1338 menjadi dasar karena sengketa menyangkut pelaksanaan perjanjian asuransi yang harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 1365 relevan karena nasabah menuntut adanya ganti rugi akibat penolakan klaim yang dianggap melanggar hukum. Pasal 1865 berlaku terkait kewajiban pembuktian atas hak klaim dan peristiwa kematian. Pasal 1925 relevan karena bukti-bukti yang diajukan di pengadilan menjadi dasar putusan hakim."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 26922, "completion_tokens": 1788}, "error": null}
+{"filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_98_Pdt.G_2022_PN_Pti.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya punya hutang ke bank karena gagal panen, tapi mereka langsung mau lelang rumah saya tanpa kasih waktu untuk negosiasi ulang, apakah ini adil?", "relevant_laws": ["Pasal 1338 KUHPerdata", "Pasal 1365 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1338 relevan karena menyangkut kewajiban pihak bank untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik dan memberikan kesempatan restrukturisasi sebelum eksekusi. Pasal 1365 relevan karena menyangkut dugaan kerugian akibat tindakan bank yang dianggap melanggar hak pemilik tanpa prosedur yang benar."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pemilik rumah yang memiliki hutang ke bank mengalami kesulitan pembayaran akibat gagal panen, namun bank langsung mengancam akan melakukan lelang eksekusi atas rumah tersebut tanpa melalui proses negosiasi atau restrukturisasi terlebih dahulu. Pihak bank berdalih bahwa debitur telah ingkar janji sehingga berhak melakukan eksekusi langsung, sementara pihak pemilik rumah menuduh bank melakukan tindakan sewenang-wenang yang merugikan hak kepemilikan mereka.", "relevant_laws": ["Pasal 1238 KUHPerdata", "Pasal 1338 KUHPerdata", "Pasal 1365 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1238 relevan karena menyangkut kewajiban debitur dianggap ingkar janji jika melewati waktu pembayaran yang ditentukan. Pasal 1338 relevan karena menyangkut kewajiban bank untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik dan tidak menarik kembali persetujuan sepihak tanpa alasan yang ditentukan undang-undang. Pasal 1365 relevan karena menyangkut dugaan perbuatan yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi pemilik rumah."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 67193, "completion_tokens": 3454}, "error": null}
+{"filename": "file_240608020832_putusan.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya punya masalah sama tetangga yang bikin usaha penggilingan padi di rumah saya, sampai saya sakit-sakitan dan pohon cengkeh saya mati, apa yang harus saya lakukan?", "relevant_laws": ["Pasal 1365 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena perbuatan tetangga yang beroperasi tanpa izin dan menyebabkan gangguan kesehatan serta kerusakan harta benda (pohon cengkeh) merupakan perbuatan melawan hukum yang mewajibkan ganti rugi."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pemilik rumah mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pemilik usaha penggilingan padi yang beroperasi tepat di samping rumahnya. Usaha tersebut dinilai mengganggu kenyamanan dan kesehatan pemilik rumah akibat polusi suara, debu, dan getaran, serta menyebabkan kematian beberapa pohon cengkeh milik pemilik rumah. Meskipun usaha tersebut diklaim memiliki legalitas lengkap oleh pihak terdakwa, pemilik rumah menyatakan bahwa operasionalnya tidak sesuai dengan izin dan menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil. Namun, sengketa ini kemudian ditolak oleh hakim karena pengadilan tempat gugatan diajukan tidak memiliki kewenangan mengadili perkara tersebut berdasarkan domisili terdakwa.", "relevant_laws": ["Pasal 1365 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini menjadi dasar bagi tuntutan ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak yang beroperasi tanpa memperhatikan hak tetangga dan peraturan perundang-undangan yang berlaku."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 30839, "completion_tokens": 2362}, "error": null}
+{"filename": "putusan-sela.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya punya tanah warisan dari ayah yang sudah dihibahkan dulu, tapi sertifikat atas nama ayah saja, sekarang saya mau ganti nama ke saya tapi ditolak kantor pertanahan, apa yang harus saya lakukan?", "relevant_laws": ["Pasal 1682 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena menyangkut sah-tidaknya penghibahan tanah yang menjadi dasar kepemilikan awal sebelum terjadi sengketa peralihan hak ke ahli waris."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pewaris mengajukan permohonan peralihan hak atas tanah yang sebelumnya dihibahkan kepada ayahnya, namun permohonan tersebut ditolak oleh pihak yang berwenang karena terdapat ketidaksesuaian data surat keterangan tanah antara sertifikat yang ada dengan data desa, sehingga menimbulkan sengketa mengenai kepastian hak atas tanah tersebut.", "relevant_laws": ["Pasal 1682 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal ini relevan karena menyangkut sah-tidaknya penghibahan tanah yang menjadi dasar kepemilikan awal sebelum terjadi sengketa peralihan hak ke ahli waris."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 24254, "completion_tokens": 1821}, "error": null}
+{"filename": "putusan_mkri_10883_1722316678.pdf", "humanized_query": {"text": "Kenapa akta yang dibuat secara digital dianggap tidak sah kalau harus ada tanda tangan fisik di hadapan notaris?", "relevant_laws": ["Pasal 1868 KUHPerdata", "Pasal 1870 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdata mendefinisikan akta otentik sebagai dokumen yang dibuat di hadapan pejabat umum dan memberikan bukti sempurna. Sengketa muncul karena definisi 'di hadapan pejabat umum' dalam konteks konvensional (fisik) bertentangan dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan pembuatan akta elektronik tanpa kehadiran fisik langsung."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pemilik tanah bernegosiasi dengan seorang pengacara untuk membeli sebidang tanah, namun transaksi tersebut gagal karena pengacara menolak menandatangani perjanjian secara elektronik dan menuntut adanya akta otentik konvensional yang dibuat di hadapan notaris secara fisik. Pemilik tanah merasa dirugikan karena pembatasan ini menghambat transaksi di era digital dan menuntut pengakuan akta elektronik sebagai setara dengan akta konvensional.", "relevant_laws": ["Pasal 1868 KUHPerdata", "Pasal 1870 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdata menjadi relevan karena sengketa berpusat pada validitas bentuk akta (konvensional vs elektronik) dan kekuatan pembuktian akta tersebut dalam hubungan perdata antara dua pihak swasta."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 138267, "completion_tokens": 6209}, "error": null}
+{"filename": "putusan_mkri_11030_1724903535.pdf", "humanized_query": {"text": "", "relevant_laws": []}, "summarized_case": {"text": "", "relevant_laws": []}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 119084, "completion_tokens": 5531}, "error": null}
+{"filename": "putusan_mkri_11100_1727323537.pdf", "humanized_query": {"text": "Kenapa saya tidak bisa bertemu anak saya sendiri padahal hak asuh sudah di tangan saya, dan kenapa tindakan mantan suami yang membawa lari anak tidak dianggap sebagai kejahatan?", "relevant_laws": [], "reasoning": []}, "summarized_case": {"text": "", "relevant_laws": [], "reasoning": []}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 87557, "completion_tokens": 4425}, "error": null}
+{"filename": "putusan_mkri_11060_1726113697.pdf", "humanized_query": {"text": "Kenapa kalau warisan dibagi harus bayar pajak lagi padahal hak itu sudah otomatis pindah ke anak saat orang tua meninggal?", "relevant_laws": ["Pasal 833 KUHPerdata", "Pasal 874 KUHPerdata", "Pasal 1083 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 833 dan 874 mengatur bahwa harta peninggalan langsung menjadi milik ahli waris sejak kematian pewaris tanpa perlu perbuatan hukum tambahan, sedangkan Pasal 1083 menegaskan bahwa ahli waris langsung menggantikan pewaris dalam kepemilikan barang, sehingga peralihan hak terjadi secara otomatis dan tidak seharusnya dikenai pajak peralihan hak kedua kali."}, "summarized_case": {"text": "Seorang pewaris meninggal dunia meninggalkan harta berupa tanah yang kemudian dibagi di antara para ahli warisnya. Para ahli waris tersebut merasa dirugikan karena harus membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dua kali: sekali atas dasar pewarisan dan sekali lagi atas dasar pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan saat tanah tersebut didaftarkan atas nama masing-masing ahli waris. Mereka berargumen bahwa peralihan hak sudah terjadi secara otomatis sejak kematian pewaris sesuai hukum perdata, sehingga pemungutan pajak kedua kali tersebut dianggap tidak berdasar dan melanggar hak milik mereka.", "relevant_laws": ["Pasal 833 KUHPerdata", "Pasal 874 KUHPerdata", "Pasal 954 KUHPerdata", "Pasal 957 KUHPerdata", "Pasal 1057 KUHPerdata", "Pasal 1058 KUHPerdata", "Pasal 1076 KUHPerdata", "Pasal 1080 KUHPerdata", "Pasal 1083 KUHPerdata"], "reasoning": "Pasal 833 dan 874 menjadi dasar bahwa warisan langsung menjadi milik ahli waris sejak kematian pewaris. Pasal 954 dan 957 mengatur tentang pembagian warisan dan hibah wasiat yang menjadi objek sengketa terkait waktu berlakunya peralihan hak. Pasal 1057 dan 1058 mengatur hak menolak warisan yang menjadi isu jika pembagian dianggap memaksa. Pasal 1076, 1080, dan 1083 mengatur mekanisme pembagian, pertukaran kapling, dan prinsip bahwa ahli waris langsung menggantikan pewaris dalam kepemilikan, sehingga peralihan hak hanya terjadi satu kali pada saat kematian, bukan saat pembagian fisik atau pendaftaran tanah."}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 168626, "completion_tokens": 7982}, "error": null}
+{"filename": "putusan_mkri_11364_1735878135.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya bingung, kalau saya nggak punya agama, gimana sih cara nikah yang sah tanpa harus pura-pura percaya sama ritual agama?", "relevant_laws": [], "reasoning": ""}, "summarized_case": {"text": "", "relevant_laws": [], "reasoning": ""}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 70598, "completion_tokens": 3745}, "error": null}