Datasets:

Azzindani
/

ID_REG_KG_2610

id stringlengths 1 9	corpus_id stringclasses 1 value	regulation_type stringclasses 10 values	enacting_body stringclasses 626 values	regulation_number stringclasses 591 values	year int64 0 2.02k	about stringlengths 3 23.5k	chapter stringlengths 3 233	article stringclasses 416 values	chunk_no int64 0 54	body stringlengths 1 7.64k	source_url null	source_title stringlengths 36 23.5k	truncated_at_source bool 2 classes	indexable bool 2 classes	cluster_id int64 0 176 ⌀	ingested_at timestamp[us, tz=Etc/UTC]date 2026-09-12 10:23:19 2026-09-12 12:32:07
0	spike-02	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	26	2,009	TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG CUKAI	N/A	Pembukaan	0	Menimbang : Mengingat : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 20092008 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG CUKAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 UndangUndang Nomor 11 Tahun 1995 te...	null	PERATURAN PEMERINTAH No. 26 Tahun 2009 — TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG CUKAI	false	true	138	2026-09-12T10:23:29.477000
1#0	spike-02	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	26	2,009	TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG CUKAI	N/A	Pasal 1	0	Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. 2. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap b...	null	PERATURAN PEMERINTAH No. 26 Tahun 2009 — TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG CUKAI	false	true	152	2026-09-12T10:23:29.477000
1#1	spike-02	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	26	2,009	TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG CUKAI	N/A	Pasal 1	1	Tempat Penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor. 6. Pengusaha Tempat Penyimpanan adalah orang yang mengusahakan t...	null	PERATURAN PEMERINTAH No. 26 Tahun 2009 — TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG CUKAI	false	true	144	2026-09-12T10:23:29.477000
1#2	spike-02	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	26	2,009	TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG CUKAI	N/A	Pasal 1	2	Importir Barang Kena Cukai adalah orang yang melakukan kegiatan memasukkan barang kena cukai ke dalam daerah pabean. 11. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu	null	PERATURAN PEMERINTAH No. 26 Tahun 2009 — TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG CUKAI	false	true	152	2026-09-12T10:23:29.477000
10	spike-02	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	26	2,009	TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG CUKAI	N/A	Pasal 10	0	Setiap orang yang melakukan pelanggaran dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang, pengenaan sanksi administrasi berupa denda ditetapkan dengan ketent...	null	PERATURAN PEMERINTAH No. 26 Tahun 2009 — TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG CUKAI	false	true	138	2026-09-12T10:23:29.477000
100	spike-02	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	57	2,008	PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA	BAB III - ANGGARAN DASAR	Pasal 10	0	Dewan direktur Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang direktur utama merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota.	null	PERATURAN PEMERINTAH No. 57 Tahun 2008 — PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA	false	true	88	2026-09-12T10:23:29.477000
1000	spike-02	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	16	2,007	PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN	BAB V - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA	Pasal 36	0	- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan. - (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi ola...	null	PERATURAN PEMERINTAH No. 16 Tahun 2007 — PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN	false	true	14	2026-09-12T10:23:46.421000
100097#0	spike-02	PERATURAN WALIKOTA	SINGKAWANG	MOR	2,016	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	N/A	Pembukaan	0	Menimbang: Mengingat: WALIKOTA SINGKAWANG PROVINS! KALIMANTAN BARAT PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NO MOR 37 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SINGKAWANG, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 aya...	null	PERATURAN WALIKOTA No. MOR Tahun 2016 — PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	false	true	98	2026-09-12T10:43:12.898000
100097#1	spike-02	PERATURAN WALIKOTA	SINGKAWANG	MOR	2,016	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	N/A	Pembukaan	1	Undang Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembar...	null	PERATURAN WALIKOTA No. MOR Tahun 2016 — PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	false	true	55	2026-09-12T10:43:12.898000
100097#2	spike-02	PERATURAN WALIKOTA	SINGKAWANG	MOR	2,016	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	N/A	Pembukaan	2	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, ...	null	PERATURAN WALIKOTA No. MOR Tahun 2016 — PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	false	true	46	2026-09-12T10:43:12.898000
100097#3	spike-02	PERATURAN WALIKOTA	SINGKAWANG	MOR	2,016	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	N/A	Pembukaan	3	Peratu.ran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahu...	null	PERATURAN WALIKOTA No. MOR Tahun 2016 — PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	false	true	41	2026-09-12T10:43:12.898000
100097#4	spike-02	PERATURAN WALIKOTA	SINGKAWANG	MOR	2,016	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	N/A	Pembukaan	4	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 3910); 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah...	null	PERATURAN WALIKOTA No. MOR Tahun 2016 — PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	false	true	41	2026-09-12T10:43:12.898000
100097#5	spike-02	PERATURAN WALIKOTA	SINGKAWANG	MOR	2,016	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	N/A	Pembukaan	5	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 45). MEMUTUSKAN : PERATURAN PELAKSANAAN WALIKOTA PERATURAN TENTANG DAERAH PETUNJUK TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. BABI KETENTUAN UMUM	null	PERATURAN WALIKOTA No. MOR Tahun 2016 — PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	false	true	98	2026-09-12T10:43:12.898000
100098#0	spike-02	PERATURAN WALIKOTA	SINGKAWANG	MOR	2,016	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	N/A	Pasal 1	0	Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Singkawang. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Singkawang. 4. Dewan Perwakilan Rakyat ...	null	PERATURAN WALIKOTA No. MOR Tahun 2016 — PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	false	true	153	2026-09-12T10:43:12.898000
100098#1	spike-02	PERATURAN WALIKOTA	SINGKAWANG	MOR	2,016	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	N/A	Pasal 1	1	Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ a tau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga. 7. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan seharihari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tida...	null	PERATURAN WALIKOTA No. MOR Tahun 2016 — PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	false	true	161	2026-09-12T10:43:12.898000
100098#2	spike-02	PERATURAN WALIKOTA	SINGKAWANG	MOR	2,016	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	N/A	Pasal 1	2	Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/ atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang. 11. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan ...	null	PERATURAN WALIKOTA No. MOR Tahun 2016 — PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	false	true	73	2026-09-12T10:43:12.898000
100098#3	spike-02	PERATURAN WALIKOTA	SINGKAWANG	MOR	2,016	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	N/A	Pasal 1	3	Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. 16. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. 17. ...	null	PERATURAN WALIKOTA No. MOR Tahun 2016 — PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	false	true	161	2026-09-12T10:43:12.898000
100098#4	spike-02	PERATURAN WALIKOTA	SINGKAWANG	MOR	2,016	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	N/A	Pasal 1	4	Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemprosesan Akhir sampah. 20. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat ...	null	PERATURAN WALIKOTA No. MOR Tahun 2016 — PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	false	true	150	2026-09-12T10:43:12.898000
100099	spike-02	PERATURAN WALIKOTA	SINGKAWANG	MOR	2,016	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	BAB II - RUANG LINGKUP	Pasal 2	0	Ruang lingkup dalam peraturan walikota ini meliputi : - a. lembaga pengelola; - b. hak; - c. bentuk ukuran serta letak tempat sampah; - d. perizinan; - e. sanksi administratif; dan - f. jadwal pembuangan sampah. LEMBAGA PENG ELOLA	null	PERATURAN WALIKOTA No. MOR Tahun 2016 — PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	false	true	161	2026-09-12T10:43:12.898000
1001	spike-02	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	16	2,007	PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN	BAB V - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA	Pasal 37	0	- (1) Menteri bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional. - (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dibantu oleh Badan Olahraga Profesional pada tingkat nasional. - (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mem...	null	PERATURAN PEMERINTAH No. 16 Tahun 2007 — PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN	false	true	141	2026-09-12T10:23:46.421000
100100	spike-02	PERATURAN WALIKOTA	SINGKAWANG	MOR	2,016	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	BAB III - LEMBAGA PENG ELOLA	Pasal 3	0	Pada dinas teknis dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.	null	PERATURAN WALIKOTA No. MOR Tahun 2016 — PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	false	true	8	2026-09-12T10:43:12.898000
100101	spike-02	PERATURAN WALIKOTA	SINGKAWANG	MOR	2,016	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	BAB III - LEMBAGA PENG ELOLA	Pasal 4	0	Kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang dilaksanakan teknis dinas adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat, sedangkan teknis menunjang kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi...	null	PERATURAN WALIKOTA No. MOR Tahun 2016 — PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	false	true	8	2026-09-12T10:43:12.898000
100102	spike-02	PERATURAN WALIKOTA	SINGKAWANG	MOR	2,016	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	BAB III - LEMBAGA PENG ELOLA	Pasal 5	0	Unit Pelaksana Teknis Daerah pada dinas terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan / fungsional.	null	PERATURAN WALIKOTA No. MOR Tahun 2016 — PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	false	true	8	2026-09-12T10:43:12.898000
100103	spike-02	PERATURAN WALIKOTA	SINGKAWANG	MOR	2,016	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	BAB III - LEMBAGA PENG ELOLA	Pasal 6	0	Dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah, Pemerintah Kota Singkawang melalui Dinas Teknis memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah melalui tingkat Kelurahan sampai dengan Kecamatan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sesuai kebutuhan.	null	PERATURAN WALIKOTA No. MOR Tahun 2016 — PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	false	true	161	2026-09-12T10:43:12.898000
100104#0	spike-02	PERATURAN WALIKOTA	SINGKAWANG	MOR	2,016	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	BAB III - LEMBAGA PENG ELOLA	Pasal 7	0	- ( 1) Lembaga pengelola sampah tingkat Rukun Tetangga, bertugas memfasilitasi tersedianya tempat sampah dimasing-masing rumah tangga, aJat angkut dari tempaty sampah rumah tangga ke TPS, dan menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga. - (2) Lembaga pengelola tingkat Rukun Warga bertugas...	null	PERATURAN WALIKOTA No. MOR Tahun 2016 — PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	false	true	161	2026-09-12T10:43:12.898000
100104#1	spike-02	PERATURAN WALIKOTA	SINGKAWANG	MOR	2,016	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	BAB III - LEMBAGA PENG ELOLA	Pasal 7	1	(4) Lembaga pengelola sampah tingkat Kecamatan, bertugas mengkoordinasikan lembaga pengelola sampah tingkat Kelurahan, mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat Rukun Warga sampai Kelurahan dan lingkungan kawasan, dan mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke SKPD yang membidangi persampahan. ...	null	PERATURAN WALIKOTA No. MOR Tahun 2016 — PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	false	true	161	2026-09-12T10:43:12.898000
100105	spike-02	PERATURAN WALIKOTA	SINGKAWANG	MOR	2,016	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	BAB III - LEMBAGA PENG ELOLA	Pasal 8	0	Setiap orang berhak : - a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat; - b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerin tah Daerah dan / a tau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu; - c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, p...	null	PERATURAN WALIKOTA No. MOR Tahun 2016 — PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	false	true	161	2026-09-12T10:43:12.898000
100106	spike-02	PERATURAN WALIKOTA	SINGKAWANG	MOR	2,016	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	BAB III - LEMBAGA PENG ELOLA	Pasal 9	0	Penggunaan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis yang ditujukan kepada Walikota melalui SKPD yang membidangi persampahan. BABV BENTUK, UKURAN SERTA LETAK TEMPAT SAMPAH	null	PERATURAN WALIKOTA No. MOR Tahun 2016 — PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	false	true	161	2026-09-12T10:43:12.898000
100107#0	spike-02	PERATURAN WALIKOTA	SINGKAWANG	MOR	2,016	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	BAB III - LEMBAGA PENG ELOLA	Pasal 10	0	- (1) Penampungan sampah individual berupa rumah/toko dan bangunan penghasil sampah lainnya, clan komunal yang dapat dimanfaatkan oleh beberapa rumah/bangunan dapat menggunakan perwadahan sebagai berikut: \| Sumber sampah \| Jenis perwadahan \| \|-----------------------------------------------------\|-----------------------...	null	PERATURAN WALIKOTA No. MOR Tahun 2016 — PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	false	true	161	2026-09-12T10:43:12.898000
100107#1	spike-02	PERATURAN WALIKOTA	SINGKAWANG	MOR	2,016	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	BAB III - LEMBAGA PENG ELOLA	Pasal 10	1	Bak sampah. \| \| Pasar : \| Bin/tong sampah, volume 50-60 It yang dipasang secara permanen. Gerobak sampah volume 1,0 m3 . Container dari Armrol kapasitas 6-10 m. Bak sampah. \| \| *Pertokoan : \| I--------------+-- Kantong plastik,volume bervariasi. Bin plastik /tong volume 50-60 ltr. \| -- � ------- ------ ------- \| Sumber...	null	PERATURAN WALIKOTA No. MOR Tahun 2016 — PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	false	true	161	2026-09-12T10:43:12.898000
100107#2	spike-02	PERATURAN WALIKOTA	SINGKAWANG	MOR	2,016	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	BAB III - LEMBAGA PENG ELOLA	Pasal 10	2	Bak sampah. \| \| � Perkantoran /Hotel. \| ---------------1-------·--------- Container volume 1 m 3 beroda. Container besar volume 6-10 m 3 Bin plastik. \| \| Tempat Umum,jalan dantaman. \| -----------------------------·----------- Bin plastik/tong volume 50-60 ltr, yang dipasang secara permanen. Bin plastik volume 120- 140 ...	null	PERATURAN WALIKOTA No. MOR Tahun 2016 — PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	false	true	161	2026-09-12T10:43:12.898000
100108#0	spike-02	PERATURAN WALIKOTA	SINGKAWANG	MOR	2,016	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	BAB III - LEMBAGA PENG ELOLA	Pasal 11	0	- (1) Untuk memperoleh izin pengelolaan sampah harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut: - a. melampirkan foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas pemohon yang sah; - b. melarnpirkan fotocopy dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan dokumen Upaya Pemantauan Lingk...	null	PERATURAN WALIKOTA No. MOR Tahun 2016 — PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	false	true	70	2026-09-12T10:43:12.898000
100108#1	spike-02	PERATURAN WALIKOTA	SINGKAWANG	MOR	2,016	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	BAB III - LEMBAGA PENG ELOLA	Pasal 11	1	(2) Di samping memenuhi persayarat.an administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan yang diajukan harus memenuhi persyaratan teknis yang ditunjukkan dengan melampirkan pemyataan sebagai berikut: - a. jenis usaha dan volume sampah yang dikelola; - b. jenis sampah dan sumber sampah yang dikelola; - c. dena...	null	PERATURAN WALIKOTA No. MOR Tahun 2016 — PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	false	true	161	2026-09-12T10:43:12.898000
100109	spike-02	PERATURAN WALIKOTA	SINGKAWANG	MOR	2,016	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	BAB III - LEMBAGA PENG ELOLA	Pasal 12	0	- (1) Setiap orang untuk memperoleh izin pengelolaan sampah dengan mengajukan surat permohonan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk. - (2) Izin diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dipenuhinya persyaratan. - (3) Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui se...	null	PERATURAN WALIKOTA No. MOR Tahun 2016 — PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	false	true	47	2026-09-12T10:43:12.898000
100110	spike-02	PERATURAN WALIKOTA	SINGKAWANG	MOR	2,016	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	BAB III - LEMBAGA PENG ELOLA	Pasal 13	0	- (1) Keputusan mengenru pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat. - (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan melalui penerbitan izin dan stiker pengelolaan sampah. SANKS I ADMINISTRA TIF	null	PERATURAN WALIKOTA No. MOR Tahun 2016 — PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	false	true	161	2026-09-12T10:43:12.898000
100111	spike-02	PERATURAN WALIKOTA	SINGKAWANG	MOR	2,016	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	BAB VII - SANKS I ADMINISTRA TIF	Pasal 14	0	- ( 1) W alikota berhak menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/ a.tau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap pengelolaan sampah. - (2) Sanksi administratif terdiri atas : - a. teguran tertulis; - b. paksaan Pemerintah; - c. pembekuan izin pengelolaan sampah; atau - d. p...	null	PERATURAN WALIKOTA No. MOR Tahun 2016 — PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	false	true	138	2026-09-12T10:43:21.356000
100112	spike-02	PERATURAN WALIKOTA	SINGKAWANG	MOR	2,016	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	BAB VII - SANKS I ADMINISTRA TIF	Pasal 16	0	Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan.	null	PERATURAN WALIKOTA No. MOR Tahun 2016 — PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	false	true	138	2026-09-12T10:43:21.356000
100113	spike-02	PERATURAN WALIKOTA	SINGKAWANG	MOR	2,016	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	BAB VII - SANKS I ADMINISTRA TIF	Pasal 17	0	- (1) Paksaan Pemerintahan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b berupa: - a. pembongkaran; - b. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; - c. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau - d. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan mem...	null	PERATURAN WALIKOTA No. MOR Tahun 2016 — PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	false	true	159	2026-09-12T10:43:21.356000
100114	spike-02	PERATURAN WALIKOTA	SINGKAWANG	MOR	2,016	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	BAB VII - SANKS I ADMINISTRA TIF	Pasal 18	0	Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak rnelaksanakan paksaan pemerintahan dapat dikenai denda atas keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.	null	PERATURAN WALIKOTA No. MOR Tahun 2016 — PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	false	true	138	2026-09-12T10:43:21.356000
100115	spike-02	PERATURAN WALIKOTA	SINGKAWANG	MOR	2,016	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	BAB VII - SANKS I ADMINISTRA TIF	Pasal 19	0	Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 13 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintahan.	null	PERATURAN WALIKOTA No. MOR Tahun 2016 — PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	false	true	138	2026-09-12T10:43:21.356000
100116	spike-02	PERATURAN WALIKOTA	SINGKAWANG	MOR	2,016	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	BAB VII - SANKS I ADMINISTRA TIF	Pasal 20	0	Walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan akibat pencemaran yang dilakukan. JADWALPEMBUANGANSAMPAH	null	PERATURAN WALIKOTA No. MOR Tahun 2016 — PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	false	true	159	2026-09-12T10:43:21.356000
100117	spike-02	PERATURAN WALIKOTA	SINGKAWANG	MOR	2,016	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	BAB VIII - JADWALPEMBUANGANSAMPAH	Pasal 21	0	Jadwal pembuangan sampah di TPS atau Kontainer dilakukan setiap hari di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kota Singkawang pada pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB. BAB IX KETENTUAN PENUTUP	null	PERATURAN WALIKOTA No. MOR Tahun 2016 — PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	false	true	161	2026-09-12T10:43:21.356000
100118	spike-02	PERATURAN WALIKOTA	SINGKAWANG	MOR	2,016	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	BAB VIII - JADWALPEMBUANGANSAMPAH	Pasal 22	0	Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	null	PERATURAN WALIKOTA No. MOR Tahun 2016 — PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	false	true	52	2026-09-12T10:43:21.356000
100119	spike-02	PERATURAN WALIKOTA	SINGKAWANG	MOR	2,016	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	PENUTUP	Pengesahan	0	Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang. Penetapan: Ditetapkan di Singkawang pada tanggaJ 8 November 2016 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK Penetapan: Diundangkan di Singkawang pada tanggal 10 November 2016...	null	PERATURAN WALIKOTA No. MOR Tahun 2016 — PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	false	true	61	2026-09-12T10:43:21.356000
100125#0	spike-02	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	RI	22	1,956	bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	N/A	Pembukaan	0	berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membenfuk Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Lernbaga Kemasyarakatan di Desa. b.	null	PERATURAN DAERAH KABUPATEN No. 22 Tahun 1956 — bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	false	true	95	2026-09-12T10:43:21.356000
100125#1	spike-02	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	RI	22	1,956	bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	N/A	Pembukaan	1	Lm$ryat - Undang-rudang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembeirtukan Daerah Otonom Kabupaten Dalarn Lingkungan Daeratr Propinsi Sumatera TEngatr Q.enrbaran Negara Republik Indonesia Talnur 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-urdang Nomor 7 Talnur 1965 tentag Pembentukan Daerah Tingkat tr Sarolangun Bangko dan D...	null	PERATURAN DAERAH KABUPATEN No. 22 Tahun 1956 — bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	false	true	72	2026-09-12T10:43:21.356000
100125#2	spike-02	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	RI	22	1,956	bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	N/A	Pembukaan	2	Keputusan prsiden Nomor 44 Tatnn 1999 tentang Teknik Penyusunan peraftran pensrdang-undangan dan Bentuk Rancangar Undang-rurdang Rancangan peratuan pernErintatr dan Rancangan Keputusan Presiden (I.errrbaranNegaraRepubliklndonesiaTahunlgggNomorT0). 5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tatnm 2ffil tentang Penataan kmbaga Ketat...	null	PERATURAN DAERAH KABUPATEN No. 22 Tahun 1956 — bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	false	true	95	2026-09-12T10:43:21.356000
100126#0	spike-02	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	RI	22	1,956	bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	N/A	Pasal 1	0	Dal,m Perafiran Daeratr ini yang dimaksud dengan : 1. Dffiah adalah Kabupaten Batang tlari ; 2. a Pemefintah Kabupaten adalah Peinerintatr Kabupaten Batang llari ; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang }Iari ; 4. 4" s'akil kepala daerah adalah wakil Bupati Batang tlari. 5. c@d adalah perangkat Daerah Kabupaten yang wil...	null	PERATURAN DAERAH KABUPATEN No. 22 Tahun 1956 — bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	false	true	153	2026-09-12T10:43:21.356000
100126#1	spike-02	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	RI	22	1,956	bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	N/A	Pasal 1	1	DEsa dau yang disebut dengan rvurur lain selanjutnya dis€but Des4 adalah kesatrun masyarakat ffi yang memiliki kewenangan rurtuk mengdrf dm mengrrnrs kepentingan masyarakat f,E*€4at berdasrk^m asal usul dm adat btiadat seteryd yag diakui dalam sistim Femrrintahan Nasional dan Berada di Da€rah Kahryden' 9. 10. Bada Perw...	null	PERATURAN DAERAH KABUPATEN No. 22 Tahun 1956 — bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	false	true	95	2026-09-12T10:43:21.356000
100127	spike-02	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	RI	22	1,956	bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	N/A	Pasal 2	0	J tmlaga Keinasyaraka@diDesa adalah Lernbaga Lembaga Masyarakat di Desa yang tgmb'h dari, olell da untuk masyaraka! dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam penrbangunan )ag memadukan pelaksanaan berbagi kegiatan Pemerintah dan prakarsa s€r&r swadaya gotong rc-Yong masyarakat dalam segala aspek kehidupan d...	null	PERATURAN DAERAH KABUPATEN No. 22 Tahun 1956 — bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	false	true	111	2026-09-12T10:43:21.356000
100128	spike-02	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	RI	22	1,956	bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	BAB M - TUJUAN	Pasal 3	0	I"embaga Kemasyarakatan di Desa bertujuan membantu Pemerintatr Desa dalam meningkatkan pel4yanan Pernerintah dan pemerataan hasil pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa serta me'nggerakan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pernbangunaq sehingga masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan...	null	PERATURAN DAERAH KABUPATEN No. 22 Tahun 1956 — bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	false	true	111	2026-09-12T10:43:21.356000
100129	spike-02	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	RI	22	1,956	bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	BAB IV - KED{IDIIKANI DAN SUSUNA}I ORGANISASI	Pasal 4	0	Itrba€3 Keinasyarakatan di Desa berkedudukan baik di Desa dail merupakan pmbaga Ilasl'rakatymg bersifat lokal dan secara organisasi masing-masing berdfi sendiri.	null	PERATURAN DAERAH KABUPATEN No. 22 Tahun 1956 — bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	false	true	95	2026-09-12T10:43:21.356000
100130#0	spike-02	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	RI	22	1,956	bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	BAB IV - KED{IDIIKANI DAN SUSUNA}I ORGANISASI	Pasal 5	0	- (U Fagurtls l-,embagaKernasyuakatao di Dqa terdiri dari Pemuka-penruka masyarakat antara lain pemuta ada, agaoira petdidik / cendikiawarl F nuda dan wanita yang ada di Desa setempat aeqgen syaat-syrd s€baFi berihs: - r- Bertaqwa k€pada Tuba Yang lvlaba Esa; t - b. Berkelakua baif, jujur, adil, cakry, knribaw4 dan pen...	null	PERATURAN DAERAH KABUPATEN No. 22 Tahun 1956 — bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	false	true	146	2026-09-12T10:43:21.356000
100130#1	spike-02	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	RI	22	1,956	bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	BAB IV - KED{IDIIKANI DAN SUSUNA}I ORGANISASI	Pasal 5	1	(2) Susunan Organisasi Lembaga kemasyrakatan di Desa terdiri : - a. Kefua Umum - b. Ketua I - c. Ketua tr - d. Sekretaris - e. Bendahara - f. Anggota pengurus lain yang terbagi dalam seksi-seksi sesuai de,lrgan kebututran Lembaga Kemasyarakatan di desa masing-masing. - (3) P€mitihan Pengurus sebagaimana dimaksud dengan...	null	PERATURAN DAERAH KABUPATEN No. 22 Tahun 1956 — bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	false	true	88	2026-09-12T10:43:21.356000
100131	spike-02	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	RI	22	1,956	bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	BAB IV - KED{IDIIKANI DAN SUSUNA}I ORGANISASI	Pasal 6	0	- (1) lvlasa bakti pngurus kmbaga Kernasyarakatan di desa ditetapkan 5 (lima) ta6un sekali dar d+d dbilih kernbali. - (2) Kefi]a l-wbagzKemasyrakatan di desa hanya boleh me4iabat seltrna 2 (dua) periode, 1 (satu) p€riode sama deirgan 5 tahun TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal T Tugas Pokok Leinbaga Kemasyarakatan di Desa ada...	null	PERATURAN DAERAH KABUPATEN No. 22 Tahun 1956 — bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	false	true	111	2026-09-12T10:43:21.356000
100132	spike-02	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	RI	22	1,956	bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	BAB V - TUGAS POKOK DAN FUNGSI	Pasal 7	0	- a- Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencaakan dan melaksanakan pembangunan; - b. Menenamkan pengertian dan kesadtran penghayatan dan pengamalan Pancasila; - c. Mel€gali, mecranfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat unfuk penrbangunan; - d. Sebagai sara&l komrmikasi antara Pe...	null	PERATURAN DAERAH KABUPATEN No. 22 Tahun 1956 — bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	false	true	111	2026-09-12T10:43:21.356000
100133	spike-02	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	RI	22	1,956	bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	BAB V - TUGAS POKOK DAN FUNGSI	Pasal 8	0	- a Terpenutrinya kebututran esensial masyarakag - b. Tersusunnya fancaftr dan pelaksana:m penrbanggnan sesuai do'lrgan kemampuar setempat; - c. Terselenggafanya peningkatar koordinasi d"o integrasi secafa lintas sektoral; - d. Terselenggaranya program yang berkelanjutan; - e. Adanya peninnglatan perluasan keseryatan k...	null	PERATURAN DAERAH KABUPATEN No. 22 Tahun 1956 — bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	false	true	111	2026-09-12T10:43:21.356000
100134	spike-02	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	RI	22	1,956	bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	BAB VI - PENGA].IGKATA}I DA}I PEMBERIIENTIAN	Pasal 11	0	KetgdnmggotapengurusLembagaKe,masyarakatandidesaberhenti/diberhentikankarerra: - a^ Me'tinggal duoia; - b. Mengw&rkm diri; - c. Pindah tempat tinggal da menjadi Pen&r&rk di d€sa i Keh$ahan lain; - d- B€rkahir masa bhaktinYa - e.Tidakmemeorrhitagisyarat-syafatsebaeeianggotap€Ggurus; - f. Melanggar prahrfan p...	null	PERATURAN DAERAH KABUPATEN No. 22 Tahun 1956 — bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	false	true	172	2026-09-12T10:43:21.356000
100135	spike-02	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	RI	22	1,956	bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	BAB VII - TATA KERIA	Pasal 12	0	- (1) Hubungan InnbagaKemasyarakatan di desa dengan Pemerintah Desa adalah msnbantu dalam bidang PemerintahafL perrbangrrnan dan sosial kernasyarakatan. - (2) Hubungan kmbaga Kernasyarakatan di desa dengan Badan Perwakilan Desa @PD) adalah : - a. Lembaga Kemasyarakatan di desa membantu proses p€renciuraim pembargrman d...	null	PERATURAN DAERAH KABUPATEN No. 22 Tahun 1956 — bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	false	true	111	2026-09-12T10:43:21.356000
100136	spike-02	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	RI	22	1,956	bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	BAB VII - TATA KERIA	Pasal 13	0	Ceat dan Kepala Desa bes€rta pema$,at wajib melakukan pembinaan dan pengembangari Etadap Lembaga Kemasyrakatan di desa yang ada di lingkungan masyrakat di wilayalrnya.	null	PERATURAN DAERAH KABUPATEN No. 22 Tahun 1956 — bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	false	true	95	2026-09-12T10:43:21.356000
100137	spike-02	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	RI	22	1,956	bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	BAB VII - TATA KERIA	Pasal 14	0	pembinam dm pengembangan kmbaga Kemasyarakatan di dEsa harus diratrkan kepada terbhmya stabittas nasional yang mantap, baik di bidang idiologi, polittlq ekonomi dan sosial hdaya enrylm di bidang pertahanan kemranan dalam usaha menr4iang kelancaran pelaksanaan trgF di bidang Pemerintahan, pembangunarq dan sosial kemasya...	null	PERATURAN DAERAH KABUPATEN No. 22 Tahun 1956 — bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	false	true	14	2026-09-12T10:43:21.356000
100138	spike-02	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	RI	22	1,956	bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	BAB VII - TATA KERIA	Pasal 15	0	ffi daoa l"embaga Kerrasyrakatan di desa diperoleh dari : - 1 SwadayamasYaakat; - b. Bmfila Pem€rintdq - c. tsmhldsrmbs lain yag sab, tidak mengikat	null	PERATURAN DAERAH KABUPATEN No. 22 Tahun 1956 — bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	false	true	175	2026-09-12T10:43:21.356000
100139	spike-02	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	RI	22	1,956	bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	BAB VII - TATA KERIA	Pasal 16	0	S'mbsr dana pada hmf a dan c sebagaimana dimaksud pasar 15 perat'ran Daerdl ini tidak boleh bertentangandenganPeraturanPelrrrrdarrg-rmdanganyangberlaku' BAB D( KETENTUA}J PENUTUP	null	PERATURAN DAERAH KABUPATEN No. 22 Tahun 1956 — bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	false	true	144	2026-09-12T10:43:21.356000
100140	spike-02	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	RI	22	1,956	bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	BAB VII - TATA KERIA	Pasal 17	0	## Pasal17	null	PERATURAN DAERAH KABUPATEN No. 22 Tahun 1956 — bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	false	false	null	2026-09-12T10:23:20.294000
100141#0	spike-02	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	RI	22	1,956	bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	N/A	Pasal 106	0	bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk menetapkan dan menata kembali Lerrbaga Kemasyarakatan di Desa dan Kepengurusarmya sesuai dengan Pemerintahan Daeratq peqgaturan tebih la4iut mengenai Pernbentukan Irrrbaga Kemasyarakatan di Desa pedu diatru dal...	null	PERATURAN DAERAH KABUPATEN No. 22 Tahun 1956 — bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	false	true	95	2026-09-12T10:43:21.356000
100141#1	spike-02	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	RI	22	1,956	bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	N/A	Pasal 106	1	Kepala Daerah adalah Bupati Batang }Iari ; 4. 4" s'akil kepala daerah adalah wakil Bupati Batang tlari. 5. c@d adalah perangkat Daerah Kabupaten yang wilayatr Kerjanya meliputi Desa yang tsersanglutan; 6. 6, Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daeratr Kabupateir ; 7. Pemsrislah Desa adalah Kopala Dss...	null	PERATURAN DAERAH KABUPATEN No. 22 Tahun 1956 — bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	false	true	153	2026-09-12T10:43:21.356000
100141#10	spike-02	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	RI	22	1,956	bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	N/A	Pasal 106	10	- b. Tersusunnya fancaftr dan pelaksana:m penrbanggnan sesuai do'lrgan kemampuar setempat; - c. Terselenggafanya peningkatar koordinasi d"o integrasi secafa lintas sektoral; - d. Terselenggaranya program yang berkelanjutan; - e. Adanya peninnglatan perluasan keseryatan kerja; - f. Adanya peningkatan dan pernerataan pen...	null	PERATURAN DAERAH KABUPATEN No. 22 Tahun 1956 — bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	false	true	48	2026-09-12T10:43:21.356000
100141#11	spike-02	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	RI	22	1,956	bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	N/A	Pasal 106	11	- h. T'nrb'h dan berkembangrya kemauan dan kernarrp'an peiryesuaian bagi masyaralcat terhadap adaryaperubatrankarerraperrrbatrarrandanprubatrankearatrkemajuan; - i Tunbutr dan be*enrbangrya kesadran dan keyakinan masyarakat akan manfaat pembangunan; - j.Terjanrinnyakerukunandalamkehidrparantafumatberagama; - k Tercipta...	null	PERATURAN DAERAH KABUPATEN No. 22 Tahun 1956 — bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	false	true	111	2026-09-12T10:43:21.356000
100141#12	spike-02	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	RI	22	1,956	bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	N/A	Pasal 106	12	- c. Pindah tempat tinggal da menjadi Pen&r&rk di d€sa i Keh$ahan lain; - d- B€rkahir masa bhaktinYa - e.Tidakmemeorrhitagisyarat-syafatsebaeeianggotap€Ggurus; - f. Melanggar prahrfan penurdmg-wrdangan dan keteirtuan yang bedakq serta norma-norma dalam masyarakat; * pengunrs dm anggota dismrpaikan kepada Bupati...	null	PERATURAN DAERAH KABUPATEN No. 22 Tahun 1956 — bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	false	true	111	2026-09-12T10:43:21.356000
100141#13	spike-02	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	RI	22	1,956	bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	N/A	Pasal 106	13	- b. Badan perwakilan Desa @PD) sesuai dengan fingsinya meoampung dan menelaah renc:mareng:ma pelaksanaan pembangmm yang diajukan oleh Lenrbaga-lembaga Kemasyarakatan desa dan meiryampaikan hasil telaah tertebut kepa.da Pemerintah Desa;	null	PERATURAN DAERAH KABUPATEN No. 22 Tahun 1956 — bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	false	true	95	2026-09-12T10:43:21.356000
100141#14	spike-02	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	RI	22	1,956	bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	N/A	Pasal 106	14	- c. Hgbrmgan Lembag1 Kemasyarakatan di desa dengan Lembaga Kemasyrakatan lain di Desa bersifat kerjasama s aling mombantu' Ceat dan Kepala Desa bes€rta pema$,at wajib melakukan pembinaan dan pengembangari Etadap Lembaga Kemasyrakatan di desa yang ada di lingkungan masyrakat di wilayalrnya. pembinam dm pengembangan kmb...	null	PERATURAN DAERAH KABUPATEN No. 22 Tahun 1956 — bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	false	true	111	2026-09-12T10:43:21.356000
100141#15	spike-02	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	RI	22	1,956	bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	N/A	Pasal 106	15	- c. tsmhldsrmbs lain yag sab, tidak mengikat S'mbsr dana pada hmf a dan c sebagaimana dimaksud pasar 15 perat'ran Daerdl ini tidak boleh bertentangandenganPeraturanPelrrrrdarrg-rmdanganyangberlaku' BAB D( KETENTUA}J PENUTUP Pasal17 Dsngan berlakunya peratrran Daerah ini maka semua ketentuan yang mengah' me'genai pemkn...	null	PERATURAN DAERAH KABUPATEN No. 22 Tahun 1956 — bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	false	true	151	2026-09-12T10:43:21.356000
100141#2	spike-02	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	RI	22	1,956	bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	N/A	Pasal 106	2	Bada Perwakila Desa yang s€laqiutnya disingkat BPD adalatr Badan Pemakilan yang terdiri das Pemuka-pemuka masyarakat ymg ada di Desa yang berfingsi mengayomi adat istiadat, mmbuat Perairan Desa, moftmpung dan me,nyalurkan aspirasi masyarakat seftia melakukan p€qgirwasan teftadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.	null	PERATURAN DAERAH KABUPATEN No. 22 Tahun 1956 — bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	false	true	95	2026-09-12T10:43:21.356000
100141#3	spike-02	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	RI	22	1,956	bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	N/A	Pasal 106	3	BAB tr NAMA ITMBAGA KEMASYAR NTCtT6lg h Pengertian Pasal2 J tmlaga Keinasyaraka@diDesa adalah Lernbaga Lembaga Masyarakat di Desa yang tgmb'h dari, olell da untuk masyaraka! dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam penrbangunan )ag memadukan pelaksanaan berbagi kegiatan Pemerintah dan prakarsa s€r&r swaday...	null	PERATURAN DAERAH KABUPATEN No. 22 Tahun 1956 — bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	false	true	111	2026-09-12T10:43:21.356000
100141#4	spike-02	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	RI	22	1,956	bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	N/A	Pasal 106	4	TUJUAN Pasal3 I"embaga Kemasyarakatan di Desa bertujuan membantu Pemerintatr Desa dalam meningkatkan pel4yanan Pernerintah dan pemerataan hasil pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa serta me'nggerakan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pernbangunaq sehingga masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengan...	null	PERATURAN DAERAH KABUPATEN No. 22 Tahun 1956 — bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	false	true	111	2026-09-12T10:43:21.356000
100141#5	spike-02	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	RI	22	1,956	bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	N/A	Pasal 106	5	Pasal5 - (U Fagurtls l-,embagaKernasyuakatao di Dqa terdiri dari Pemuka-penruka masyarakat antara lain pemuta ada, agaoira petdidik / cendikiawarl F nuda dan wanita yang ada di Desa setempat aeqgen syaat-syrd s€baFi berihs: - r- Bertaqwa k€pada Tuba Yang lvlaba Esa; t - b. Berkelakua baif, jujur, adil, cakry, knribaw4 ...	null	PERATURAN DAERAH KABUPATEN No. 22 Tahun 1956 — bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	false	true	60	2026-09-12T10:43:21.356000
100141#6	spike-02	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	RI	22	1,956	bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	N/A	Pasal 106	6	- j. Bersedia dicalonkan menjadi Ketua atau pengurus. - (2) Susunan Organisasi Lembaga kemasyrakatan di Desa terdiri : - a. Kefua Umum - b. Ketua I - c. Ketua tr - d. Sekretaris - e. Bendahara - f. Anggota pengurus lain yang terbagi dalam seksi-seksi sesuai de,lrgan kebututran Lembaga Kemasyarakatan di desa masing-masi...	null	PERATURAN DAERAH KABUPATEN No. 22 Tahun 1956 — bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	false	true	88	2026-09-12T10:43:21.356000
100141#7	spike-02	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	RI	22	1,956	bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	N/A	Pasal 106	7	(2) Kefi]a l-wbagzKemasyrakatan di desa hanya boleh me4iabat seltrna 2 (dua) periode, 1 (satu) p€riode sama deirgan 5 tahun TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal T Tugas Pokok Leinbaga Kemasyarakatan di Desa adalatr msmbantu Pem€rintah Desa dalam : - a Mereircanakan Perrbangunan yag didasakar atas azas musyawarah; - b, Me,ogger...	null	PERATURAN DAERAH KABUPATEN No. 22 Tahun 1956 — bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	false	true	111	2026-09-12T10:43:21.356000
100141#8	spike-02	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	RI	22	1,956	bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	N/A	Pasal 106	8	- c. Menurrbuhkan kondisi dinanis masyarakat mtrk mengembangkan kesatuan dan persatuan di desa - d- Fungsi Lornbaga Kemasyarakatan di Desa s€suai dengan kedudukannya dapat memberi saran dan pndapat serta koreksi dalam rangka pelaksaaan pemerintahan, pembangman dan sosial kemasyarakatan" Pasal S Dalatn melaksanakan tuga...	null	PERATURAN DAERAH KABUPATEN No. 22 Tahun 1956 — bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	false	true	111	2026-09-12T10:43:21.356000
100141#9	spike-02	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	RI	22	1,956	bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	N/A	Pasal 106	9	- d. Sebagai sara&l komrmikasi antara Pem€rintah dan Masyarakat sertia antar waf,ga masymakat ifu sendiri; - e. Meningkatkan pengetatruan dan keframpilan masyarakaf - f. Membina dan menggerakkan potensi Pernuda untuk penrbangunan; - g Meningkatkan psranan wanita dalam mewujudkan keluarga sejahtera; - h- Meinbina ke...	null	PERATURAN DAERAH KABUPATEN No. 22 Tahun 1956 — bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	false	true	111	2026-09-12T10:43:21.356000
100142	spike-02	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	RI	22	1,956	bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	PENUTUP	Pengesahan	0	Penetapan: Agar setiap orang dapat me'getatruinya, meme,fintahkan pengrmdangan peraturan Daerah ini de,ogmp€nempatannyadalamlrmbraDaeralrKabupateoBatarrgtlarl Dsalrkan di Pada Tanggal : Muara Bulian :16 Juili 2001 Dirndangfum di : Muara Bulian Pda Tmg$l : 16 Juni 2001' Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABTIPATEN BATA}I...	null	PERATURAN DAERAH KABUPATEN No. 22 Tahun 1956 — bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	false	true	61	2026-09-12T10:43:21.356000
100143#0	spike-02	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	RI	22	1,956	bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	PENJELASAN	Pembukaan	0	ATAS ## PERATURA}I DAERAII KABUPATEN BATA}TG }IARI NOMOR i 26 TAIfl-Ihl2O0r ## TENTANG ## PEMBE}]TUKA}I LEMBAGA KEMASYARAKATA}I DI DESA ## PENJELASA}.I IJMTJM I Penyele'rrggaraanPemefintahanDesamerrrpakansubsistimdarisistimperryelerrggaraan pmerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatr dan megnus kepent...	null	PERATURAN DAERAH KABUPATEN No. 22 Tahun 1956 — bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	false	true	95	2026-09-12T10:43:21.356000
100143#1	spike-02	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	RI	22	1,956	bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	PENJELASAN	Pembukaan	1	Dalamrangkamerrgfiad4ipelaksaraanoto,rromidesapefludibentuklembaga kemasyarakatan di Desa yang menryakan mina pemerintatr desa dalam aspek perencanaan' pelaksanaan dan purgendalian peinbmgudl yang bertwnpu pada masyarakat' lembaga Tujuanpengeturmpemberrhrkanlerrrbagakemasyarkatarr,diDesadalamPeraturan Daerah ini sebagi...	null	PERATURAN DAERAH KABUPATEN No. 22 Tahun 1956 — bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	false	true	95	2026-09-12T10:43:21.356000
100143#2	spike-02	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	RI	22	1,956	bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	PENJELASAN	Pembukaan	2	Nama Lenrbaga Kema$yafakata4 susrmm organisas! tata keda" kedrdukan dan tt€as, kewe,lranga4 hak dan kewajiban' ## tr, PENJELASA}.I PASAL DEMI PASAL. \| Pasal \| 1 \| CukuP Jelas \| \|---------\|-----\|---------------\| \| Pasal \| 2 \| CukuP Jelas \| \| Pasal \| 3 \| CukuP Jelas \| \| Pasal \| 4 \| CukuP Jelas \| \| Pasal \| 5 \| CukuP Jelas...	null	PERATURAN DAERAH KABUPATEN No. 22 Tahun 1956 — bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	false	true	60	2026-09-12T10:43:21.356000
100144	spike-02	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	RI	22	1,956	bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	PENJELASAN	Pasal 13	0	CukuP Jelas	null	PERATURAN DAERAH KABUPATEN No. 22 Tahun 1956 — bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	false	false	null	2026-09-12T10:23:20.294000
100145	spike-02	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	RI	22	1,956	bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	PENJELASAN	Pasal 14	0	CukuP Jelas	null	PERATURAN DAERAH KABUPATEN No. 22 Tahun 1956 — bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	false	false	null	2026-09-12T10:23:20.294000
100146	spike-02	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	RI	22	1,956	bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	PENJELASAN	Pasal 15	0	CukuP Jelas	null	PERATURAN DAERAH KABUPATEN No. 22 Tahun 1956 — bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	false	false	null	2026-09-12T10:23:20.294000
100147	spike-02	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	RI	22	1,956	bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	PENJELASAN	Pasal 16	0	CukuP Jelas	null	PERATURAN DAERAH KABUPATEN No. 22 Tahun 1956 — bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	false	false	null	2026-09-12T10:23:20.294000
100148	spike-02	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	RI	22	1,956	bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	PENJELASAN	Pasal 17	0	Cukup Jelas	null	PERATURAN DAERAH KABUPATEN No. 22 Tahun 1956 — bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	false	false	null	2026-09-12T10:23:20.294000
100149	spike-02	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	RI	22	1,956	bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	PENJELASAN	Pasal 18	0	C*uP Jelas	null	PERATURAN DAERAH KABUPATEN No. 22 Tahun 1956 — bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	false	false	null	2026-09-12T10:23:20.294000
100150	spike-02	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	RI	22	1,956	bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	PENJELASAN	Pasal 19	0	CukuP Jelas	null	PERATURAN DAERAH KABUPATEN No. 22 Tahun 1956 — bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk	false	false	null	2026-09-12T10:23:20.294000
100159#0	spike-02	PERATURAN DAERAH KOTA	SINGKAWANG	5	2,008	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SINGKAWANG	N/A	Pembukaan	0	Menimbang Mengingat PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SINGKAWANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SINGKAWANG , - a. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah...	null	PERATURAN DAERAH KOTA No. 5 Tahun 2008 — URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SINGKAWANG	false	true	41	2026-09-12T10:43:21.356000
100159#1	spike-02	PERATURAN DAERAH KOTA	SINGKAWANG	5	2,008	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SINGKAWANG	N/A	Pembukaan	1	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebasa dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Ne...	null	PERATURAN DAERAH KOTA No. 5 Tahun 2008 — URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SINGKAWANG	false	true	55	2026-09-12T10:43:21.356000
100159#2	spike-02	PERATURAN DAERAH KOTA	SINGKAWANG	5	2,008	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SINGKAWANG	N/A	Pembukaan	2	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Da...	null	PERATURAN DAERAH KOTA No. 5 Tahun 2008 — URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SINGKAWANG	false	true	46	2026-09-12T10:43:21.356000
100159#3	spike-02	PERATURAN DAERAH KOTA	SINGKAWANG	5	2,008	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SINGKAWANG	N/A	Pembukaan	3	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG dan WALIKOTA SINGKAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KOTA SINGKAWANG.	null	PERATURAN DAERAH KOTA No. 5 Tahun 2008 — URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SINGKAWANG	false	true	98	2026-09-12T10:43:21.356000
100160	spike-02	PERATURAN DAERAH KOTA	SINGKAWANG	5	2,008	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SINGKAWANG	BAB I - KETENTUAN UMUM	Pasal 1	0	Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Kota Singkawang. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik In...	null	PERATURAN DAERAH KOTA No. 5 Tahun 2008 — URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SINGKAWANG	false	true	153	2026-09-12T10:43:21.356000
100161#0	spike-02	PERATURAN DAERAH KOTA	SINGKAWANG	5	2,008	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SINGKAWANG	BAB I - KETENTUAN UMUM	Pasal 2	0	- (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri dari 34 (tiga puluh empat) urusan pemerintahan yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. - (2) Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. - (3) Urusan ...	null	PERATURAN DAERAH KOTA No. 5 Tahun 2008 — URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SINGKAWANG	false	true	137	2026-09-12T10:43:21.356000
100161#1	spike-02	PERATURAN DAERAH KOTA	SINGKAWANG	5	2,008	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SINGKAWANG	BAB I - KETENTUAN UMUM	Pasal 2	1	(2) meliputi 26 (dua puluh enam) urusan pemerintahan, terdiri dari: 1. pendidikan; 2. kesehatan; 3. lingkungan hidup; 4. pekerjaan umum; 5. penataan ruang; 6. perencanaan pembangunan; 7. perumahan; 8. kepemudaan dan olahraga; 9. penanaman modal; 10. koperasi dan usaha kecil dan menengah; 11. kependudukan dan catatan si...	null	PERATURAN DAERAH KOTA No. 5 Tahun 2008 — URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SINGKAWANG	false	true	73	2026-09-12T10:43:21.356000
100161#2	spike-02	PERATURAN DAERAH KOTA	SINGKAWANG	5	2,008	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SINGKAWANG	BAB I - KETENTUAN UMUM	Pasal 2	2	- (5) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) meliputi 8 (delapan) urusan pemerintahan, meliputi: 1. kelautan dan perikanan; 2. pertanian; 3. kehutanan; 4. energi dan sumber daya mineral; 5. pariwisata; 6. industri; 7. perdagangan; dan 8. ketransmigrasian. - (6) Setiap bidang urusan pemerintahan daerah sebaga...	null	PERATURAN DAERAH KOTA No. 5 Tahun 2008 — URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SINGKAWANG	false	true	137	2026-09-12T10:43:21.356000
100162#0	spike-02	PERATURAN DAERAH KOTA	SINGKAWANG	5	2,008	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SINGKAWANG	LAMPIRAN	LAMPIRAN	0	lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. ## Pasal 3 - (1) Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (4) dan Ayat (5) berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah. - (2) Apabi...	null	PERATURAN DAERAH KOTA No. 5 Tahun 2008 — URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SINGKAWANG	false	true	137	2026-09-12T10:43:21.356000

End of preview. Expand in Data Studio

ID_REG_KG_2610

Processed retrieval corpus of Indonesian regulations, extracted on 2026-10-22 from the Postgres database vera2 served by Vera and compiled by Ravel. It holds the transformed data (chunks, embeddings, BM25 vectors, clusters), not the raw source documents. The source is Azzindani/ID_REG_KG_2511 (748,558 articles); this corpus is the 181,807-article sample of it that Vera ingested, split into 367,069 chunks.

file	rows	content
`chunks.parquet`	367,069	chunk text + metadata (regulation type, number, year, chapter, article, provenance). 11,448 rows are `indexable=false` and have no vectors.
`vectors_dense.parquet`	355,623	`chunk_id`, `embedding` fp16[1024]: Qwen3-Embedding-0.6B, last-token pooling, L2-normalized, float32 reference implementation, no instruction.
`vectors_sparse.parquet`	355,621	`chunk_id`, `indices` (0-based, dim 20,000), `values` (BM25, k1=1.5, b=0.75).
`clusters.parquet`	177	spherical k-means centroids (fp16[1024]) used for routing, plus row counts.
`corpus.bm25.json`	1	the exact BM25 vocabulary + IDF (20,000 terms) the sparse vectors and the Vera engine use.
`corpus_meta.json`	1	the recipe: model, pooling, tokenizer and vocabulary hashes.

BM25 vocabulary (exact)

corpus.bm25.json has sha256 ea8949e3f69dfd11d7bb90b7255c39a9ad6eac153cdb69df663c0dbe32f3d96d, equal to corpus_meta.sparse_vocab_sha256. It was reproduced on 2026-11-02 by running Vera's own code over the full source: dev_tools/pre_embed/chunking.py::split_article on every article of ID_REG_KG_2511, then sparse.py::Bm25Vectorizer.fit(max_features=20000) (the ingest.py --fit-on-full-corpus path): n_docs = 1,657,712 chunk parts, avgdl = 68.9838, tokenizer (?u)\b\w\w+\b, vocabulary = the 20,000 most frequent terms by document frequency, sorted alphabetically (index = rank), idf = log(1 + (N - df + 0.5) / (df + 0.5)). An earlier revision of this dataset shipped a reconstruction of this file; it has been removed in favour of the exact one.

Reproducibility check

Re-chunking ID_REG_KG_2511 with the current chunking.py regenerates all 367,069 chunk ids with identical bodies and indexable flags. Chunk ids are the source global_id, or <global_id>#<part> for articles split into several chunks.

Caveats

Sparse indices were shifted to 0-based (Postgres sparsevec text is 1-based).
Dense has 2 more rows than sparse (355,623 vs 355,621): chunks 280366 and 357760 ("Cukup jelas") are indexable=false but kept their dense vector; they have no sparse vector and the engine never searches them.
433 chunks (193 articles) have year = 0 where the source reads 0000 (no year recorded).
The dense vectors are only valid with the matching embedder: Qwen3-Embedding-0.6B, float32, last-token pooling, normalized, queries without instruction. Other implementations (e.g. TEI 1.7.2) produce a different space.
The vocabulary and embeddings describe this exact chunking; re-chunking differently invalidates them.

License

No license is set on this dataset. Check the license of the source dataset (ID_REG_KG_2511) before reuse.

Downloads last month: 123